Bakal Sulitkan Rakyat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Pembatasan Distribusi Gas 3 Kilogram
SinPo.id - Pemerintah diminta untuk kembali mempertimbangkan dengan matang terkait rencana pembatasan pendistribusian gas LPG 3 Kilogram yang dinilai dapat menyulitkan masyarakat.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Pemerintah harus memastikan terlebih dahulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg tersebut, agar semua masyarakat miskin dapat terdata.
"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat," kata Mulyanto, Jumat 16 Desembet 2022.
Namun ia juga mengatakan bahwa pembatasan memang harus dilakukan mengingat harga LPG internasional, serta nilai tukar USD melambung, membuat beban APBN semakin berat.
Dalam hal ini, Pemerintah harus mendistribusikan gas dengan tepat sasaran, tetapi juga dengan pendataan yang benar dan tidak menyulitkan masyarakat miskin.
Oleh karena itu, kata Mulyanto, Pemerintah diminta untuk menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap dan konsisten. Jangan sampai seperti pembatasan BBM yang menggunakan MyPertamina, hingga tak terdengar lagi penerapannya.
"Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepat sasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu," tandasnya.
