PKS Minta Negara Lain Hormati Sikap Indonesia Tolak LGBT
SinPo.id - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai rencana kunjungan utusan khusus Amerika Serikat (AS) Jessica Stern terkait hak LGBTQI+ memang harus dibatalkan.
Negara mana pun diminta menghormati konstitusi Indonesia yang tak memberi ruang bagi praktik LGBTQI+ dan segala bentuk kampanyenya.
“Bagi Indonesia LGBTQI+ bukan persolan hak asasi manusia tapi penyimpangan moral yang merusak generasi dan tatanan kehidupan yang beradab,” kata Jazuli Juwaini dalam keterangan resminya, Sabtu, 31 Desember 2022.
Anggota Komisi I DPR RI ini menekankan Indonesia adalah Negara yang berdasar Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Kebebasan dan hak asasi tidak berarti bebas tanpa batas, melainkan diatur dan dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai agama dan budaya yang diyakini bangsa Indonesia.
"Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBTQI+. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," kata dia.
Legislator Dapil Banten ini menyambut baik sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakat seperti MUI, Muhammadiyah, dan lain-lain yang menolak utusan khusus AS tersebut sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang relijius dan beradab.
Ke depan, Jazuli berharap pemerintah lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain terkait LGBTQI+.
“Kita perlu menunjukan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan negara-negara lain terkait isu ini sehingga bukan saja kita menunjukkan penjagaan terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk 'melawan' kampanye LGBTQI+ yang marak di dunia,” tegasnya.
"Kita tidak ikut campur atas sikap bangsa lain terhadap isu ini dan tetap menjalin persahabatan dengan negara manapun dalam berbagai aspek positif. Sebaliknya, negara lain juga harus menghormati sikap Indonesia yang jelas dan tegas--by law and constitution--menolak praktek LGBTQI+," tegas Jazuli.
