Pemerintah Diminta Maksimalkan Stok Lokal Sebelum Putuskan Impor Beras
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai wajar jika asosiasi pangan Jawa Timur meminta pemerintah mengevaluasi, dan mempertimbangkan kembali rencana impor beras pada akhir 2022. Apalagi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah lumbung beras nasional.
"Kalau mereka meminta dievaluasi itu (kebijakan impor beras) di daerahnya itu wajar dan sah-sah saja. Karena pada dasarnya wilayah mereka penghasil lumbung beras," kata Firman dalam keterangannya, Jumat, 2 Desember 2022.
Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, sebelum melakukan kebijakan impor beras, pemerintah harus berkoordinasi untuk mensinkronkan data produksi nasional dan keberadaan stok beras nasional. Karena stok beras pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sumbu stok, yakni di Bulog, pasar dan masyarakat.
"Secara totalitas data ini harus dikompilasi dan kemudian terdata secara lengkap dan disinkronkan dengan BPS. Kemudian sesuai dengan kebutuhan nasional dalam kurun waktu bulan pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya itu apakah sudah mencukupi atau tidak," ujar Firman.
Kalau stok dirasa tidak cukup, kata Firman, maka kebijakan impor dapat diambil. Karena pada dasarnya negara itu harus mencukupi pangan rakyatnya, sehingga sah-sah saja jika pemerintah melakukan kebijakan impor beras.
"Namun sekali lagi data itu menjadi penting untuk menjadi dasar acuannya," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah berencana impor beras karena dikabarkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada 22 November 2022 sebanyak 426.573 ton, sedangkan stok beras yang dimiliki pemerintah hinga akhir tahun untuk ketahanan pangan harus mencapai 1,2 juta ton.
Lebih jauh Firman menuturkan, jika pemerintah memang harus membuka kebijakan impor beras, maka wilayah penghasil lumbung beras seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB sebaiknya tidak diganggu. Namun jika mau memanfaatkan keberadaan tiga wilayah itu untuk pendistribusian beras ke wilayah-wilayah
membutuhkan stok beras, maka itu akan sangat baik.
"Jika memang harus impor seyogyanya jangan di distribusikan di wilayah lumbung padi seperti NTB, Jatim, Jateng, Sulsel dan lainnya. Harusnya didistribusikan ke wilayah yang seperti Papua, NTT dan lain-lain," tukasnya.
