Komisi III Perjuangkan RKUHP Diketok Sebelum Masa Reses

SinPo.id - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) berharap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan sebelum masa reses. Komisi yang membidangi hukum itu dipastikan telah mengakomodir masukan dari masyarakat saat mereformulasi draf tersebut.

"RKUHP relatifnya kita sudah sepakat dengan pemerintah. Ini kan pasti ada mekanisme di dalam DPR, nanti masuk ke pimpinan DPR, terus di-Bamus-kan (Badan Musyawarah)," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Rapat paripurna penutupan masa sidang sendiri akan digelar pada 15 Desember 2022. Bambang Pacul memastikan tak ada lagi beleid RKHUP yang akan dibahas.

"Ini belum Bamus. Tapi secara prinsip itu RKUHP relatif sudah klir. Enggak (dibahas ulang). Disahkannya kapan ya ikuti proses. Mudah-mudahan (sebelum reses)," ucap dia.

Menurut dia, pengesahan RKUHP harus segera dilakukan. Sebab, sudah terlalu lama Indonesia memakai KUHP produk kolonial.

"Urgensinya sangat urgent. KUHP, semua orang tahu persoalan hukum pidana itu di situ. Kita bisa punya padanan semua. Semua rumusnya sama. Kalau urusan pidana pegangannya KUHP, bisa dibaca semua. Barang kolonial itu (KUHP). Lama sekali, miliknya Belanda," tegas Pacul.

Kendati demikian, dia menyadari draf final RKUHP tidak akan memuaskan semua pihak. Yang jelas, kata dia, Komisi III telah mengkaji ulang sesuai masukan masyarakat.

"Pasti (masih ada penolakan). Tapi inilah, kita sudah mengubah lebih dari separuh dan itu wajar-wajar saja kalau masih ada yang protes," ujarnya.

Bambang Pacul mengungkapkan kemungkinan RKUHP disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna bersamaan dengan pengesahan calon Panglima TNI.

"Ya saya tidak berani memperkirakan. Prosesnya itu tetap, mungkin barengan dengan Pak Panglima TNI," kata Bambang Pacul.