Dukung Instruksi Jokowi, Elite Parpol Didorong Deklarasi Tolak Politisasi SARA
SinPo.id - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan politik identitas berbalut SARA dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 harus disambut baik. Elite partai politik (parpol) bahkan didorong untuk bersama-sama mendeklarasikan tolak politik kotor tersebut.
“Saya sepakat perlu diadakan komitmen adakan deklarasi bersama yang tidak menggunakan istilah-istilah yang mengarah kepada dehumanisasi kalau misalnya ada seperti itu ya harus ada sanksi tegas,” kata pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta di Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Dia sepakat dengan pernyataan Jokowi yang menyebut politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga, politisasi agama dan SARA sebaiknya dihindari. Apalagi, kata dia, dunia tengah menghadapi ketidakpastiaan ekonomi global yang berpotensi menimbulkan bahaya besar.
“Saya sepakat kalau misalnya aktor-aktor politik itu nanti berkumpul dan mengakhiri hal-hal yang bersifat negatif, termasuk istilah tadi cebong kampret sekarang munculnya kadrun, ini kan akan muncul terus polarisasi dengan stigma negatif ini kan muncul terus bahkan arahnya dehumanisasi gitu loh yang merendahkan martabat manusia," ucapnya.
Selain deklarasi dan komitmen bersama, Stanislaus meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU membuat aturan maupun peraturan undang-undang terkait politik identitas.
KPU diharap memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara kampanye kotor tersebut. Sanksi tegas bisa berupa mendiskualifikasi pencalonannya atau di cabut hak memilih maupun hak untuk dipilih.
“Sebaiknya ini diatur jangan hanya imbauan atau jangan hanya arahan harusnya diatur sekalian secara detail di peraturan KPU atau di undang-undang pemilu bahwa misalnya tidak boleh melakukan politik yang mengakibatkan atau mengakibatkan pecah belah atau merendahkan martabat manusia itu diatur,” kata dia.
Stanislaus menyatakan politik identitas sebuah keniscayaan yang berdampak buruk seperti menimbulkan konflik. Termasuk, merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.
“Tapi yang penting dampak yang harus direduksi jangan sampai politik identitas berdampak pada konflik masa dan jangan berdampak sehingga merendahkan martabat manusia itu yang paling penting,” kata dia.
Stanislaus berpandangan politik identitas nyata dan berpotensi tetap digunakan saat Pilpres 2024. Cara kotor ini bisa dihentikan oleh dua hal, yaitu aktor politik dan peraturan yang tegas.
"Polarisasi nyata dan itu hanya bisa dihentikan oleh dua pihak yang pertama adalah pelaku pemilu aktor-aktor pemilu dan yang kedua adalah dengan adanya peraturan dengan undang-undang atau peraturan yang sanksinya cukup tegas di undang-undang,” tegas Stanislaus.
