KTT G20 Jadi Sarana Indonesia Percepat Transformasi Digital
SinPo.id - Pemerintah Republik Indonesia menjadikan Forum G20 sebagai sarana meningkatkan ekonomi digital dan mempercepat transformasi digital nasional dan global. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan upaya itu tampak dalam rangkaian sidang Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
“Digital Economy Working Group adalah working group yang memang membahas khusus terkait ekonomi digital dan transformasi digital diantara negara-negara G20,” ujarnya dalam Webinar #G20Updates: Solusi Efektif G20 Mempercepat Transformasi Digital, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Jakarta Pusat, seperti dilansir laman Kominfo
Stafsus Menkominfo Dedy Permadi menjelaskan, ada tiga hal yang dibahas dalam DEWG, yakni konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19 (connectivity and postcovid recovery), Ketrampikan dan Literasi Digital (digital skill and digital literacy), dan Arus Data Lintas Batas Negara dan Arus Data Bebas dengan Kepercayaan (cross-border data flow and data free flow with trust).
Dalam isu konektivitas, Indonesia mendorong agar komunikasi melalui internet atau konektivitas digital, berkontribusi terhadap pemulihan pascapandemi COVID-19.
"Contohnya adalah penggunaan konektivitas digital untuk mempertajam dan mempertahankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meski ditengah kontrak ekonomi yang luar biasa. Jadi ketika UMKM memanfaatkan instrumen digital, mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Solusi-solusi semacam itu dibahas di dalam persidangan (DEWG),” jelas Dedy Permadi.
Berkaitan dengan isu digital skill dan digital literacy, Indonesia mengusulkan supaya kecakapan dan literasi digital juga bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat transformasi digital, mengingat internet dan media digital tidak terhindarkan lagi dari kehidupan sehari-hari.
Dalam hal itu, kecakapan digital literasi digital menjadi mutlak untuk dimiliki oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di negara-negara G20 yang lain.
“Contoh paling sederhana adalah ketika kita berhadapan dengan ancaman yang namanya hoaks. Hoaks akan beredar dengan sangat luas jika masyarakat kurang literasi secara digital, maka dari itu forum tersebut juga membahas terkait dengan hal tersebut,” jelas Stafsus Menteri Kominfo.
Sedangkan isu cross-border data flow dan data free flow with trust membahas tata kelola data jika data masyarakat itu harus melintas batas negara. Untuk tata kelola data global tersebut, menurut Dedy Permadi, Indonesia memperkenalkan tiga prinsip, yakni transparansi (transparency), keabsahan (lawfulness) dan keadilan (fairness).
“Jadi tiga prinsip itu menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk bisa membangun tata kelola data walaupun ini baru dalam tahap memperkenalkan,” tandasnya.
