Jangan Gadaikan Kedaulatan Negara kepada Pihak Asing
Jakarta, sinpo.id - Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Sutan Adil Hendra amat menyayangkan niatan pemerintah untuk melepas pengelolaan berbagai macam bandara, pelabuhan dan jalan tol ke pihak asing.
Menurutnya jika niatan ini sampai terlaksana, itu sama saja dengan menggadaikan kedaulatan bangsa sendiri kepada pihak luar.
"Kita sangat menyayangkan niat untuk memberi hak pengelolaan fasilitas publik strategis pada asing, ini sama seperti menggadaikan kedaulatan bangsa,” ungkapnya melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/11/2017).
Jika negara ini dianalogikan menjadi sebuah rumah, bandara dan pelabuhan merupakan pintu masuk menuju rumah. Akan sangat berbahaya jika pintu rumah sendiri tidak dijaga, dan malah dimanfaatkan oleh asing.
Konsekuensinya, sangat ditakutkan gampangnya masuk barang-barang ilegal atau hal-hal yang dapat merusak kedaulatan bangsa.
"Lalu di mana kedaulatan kita, rasa aman kita jika harus berbagi pintu atau jendela dengan orang asing," tuturnya.
Bahkan Sutan menilai kebijakan tersebut bukan saja kepanikan pemerintah dalam mencari pemasukan, tetapi lebih dari upaya oknum tertentu mencari keuntungan pribadi dan golongan, dengan jalan menjual pelabuhan dan bandara.
Hal ini ia ungkapkan karena berbagai sarana publik seperti tol dan bandara dibangun memakai uang rakyat, dengan melalui instrumen APBN dan hutang negara. Sehingga menurutnya menjual hak pengelolaan fasilitas itu merupakan pengkhianatan terhadap rakyat dan membahayakan negara.
"Siapa yang bisa menjamin kontrol pelabuhan itu masih bisa kita kendalikan jika sudah dijual kepada pihak asing. Lalu bagaimana hak kita untuk memeriksa siapa yang masuk dan siapa yang keluar jika bandara tidak di tangan kita lagi,” ungkapnya.
Rencana pemerintah ini pun menurutnya jelas-jelas melanggar UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang mengatakan cabang - cabang produksi yang menyangkut orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
"Sehingga dengan berbagai pertimbangan keamanan, ekonomi, kedaulatan bangsa dan negara, saya minta pemerintah membatalkan rencana melepas pengelolaan pada pihak asing," pungkasnya.
