Sanksi Terhadap FX Rudyatmo Lebih Berat Ketimbang Ganjar, Ini Kata PDIP

Laporan: Sigit Nuryadin
Rabu, 26 Oktober 2022 | 20:02 WIB
Ketua DPC PDIP Surakarta FX Rudyatmo saat memberi klarifikasi/ SinPo.id/ Sigit Nuryadin
Ketua DPC PDIP Surakarta FX Rudyatmo saat memberi klarifikasi/ SinPo.id/ Sigit Nuryadin

SinPo.id - PDI Perjuangan akhirnya memberikan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir kepada Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Hal ini berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan PDIP kepada Ganjar Pranowo, yang lebih ringan.

Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun menjelaskan, Rudy menerima sanksi keras sebagai konsekuensi resiko dirinya merupakan kader senior PDIP. Seharusnya, sebagai senior, Rudy menjadi tauladan para kader junior.

“Itu risikonya kalau sebagai kader yang senior kan itu harus jadi suri tauladan bagi anggota partai. Oleh karena itu, pelanggaran kita-kita yang dianggap senior itu kan (sanksinya) makin berat,” kata Komarudin Watubun kepada  wartawan di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022.

Rudy, kata Watubun, seharusnya tidak menyatakan dukungan ke calon Presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan. Jika dukungan itu bersifat pribadi tak jadi soal, namun akan berbeda jika sudah diumumkan.

"Kita boleh dukung, secara pribadi kita boleh dukung calon-calon, tapi tak boleh mengungkapkan itu. Kita hanya boleh menyiapkan barisan, dan nanti akan diumumkan. Siapapun cocok atau tidak cocok, kita harus melaksanakan itu,” katanya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, sanksi berat kepada Rudy adalah bentuk perlakuan yang sama atau equal treatment kepada para kader partai dalam hal kedisiplinan. Sanksi itu bukanlah bentuk kesewenang-wenangan terhadap kader.

“Karena itu lah pak Rudy berkiprah sebagai Ketua DPC di kota Solo, dan tadi Pak Rudy dengan teguran dan sanksi ini, akan menunjukkan kinerja sebagai kader partai,  dan diundang (klarifikasi) itu merupakan bagian dari mekanisme yang dibangun oleh partai. Artinya partai juga tidak sewenang-wenang melakukan klarifikasi, tapi dengan menyampaikan bukti-bukti,” kata Hasto.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI