Hasto Kristiyanto: Megawati Bilang 'Sabar' soal Capres-Cawapres dari PDIP
SinPo.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis pada Sabtu, 8 Oktober 2022 untuk membahas sejumlah hal. Salah satu di antaranya adalah kepemimpinan nasional.
Untuk capres-cawapres di Pilpres 2024 yang akan diusung PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan merupakan kewenangan dari Megawati. Dia mengaku sudah menanyakan siapa sosok capres dan cawapres PDIP kepada Megawati.
"PDI Perjuangan mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya. Perlu dipersiapkan matang, apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDI Perjuangan. Saya tanyakan ke Ibu Mega, bagaimana pencapresan? Ibu Mega hanya jawab sabar saja. Tunggu saatnya," ujarnya usai acara Talkshow TNI Adalah Kita di Kantor PDIP, Minggu, 9 Oktober 2022.
Batu Tulis sengaja dipilih karena mempunyai alasan historis. Dulu Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta dipersiapkan oleh Megawati sebagai capres dan pertemuan itu dilakukan di Batu Tulis. Kata Hasto, pertemuan antara Megawati dan Jokowi memang direncanakan secara periodik. Sering dilakukan di Istana Merdeka, Istana Bogor, dan pada Sabtu kemarin diciptakan suasana kontemplatif di Batu Tulis.
"Jadi itu suatu tempat, yang secara historis kepemimpinan pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara," ujarnya.
Hasto menjelaskan, Pemilu 2024 adalah momentum mempersiapkan pemimpin bangsa. Maka itu PDIP mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab. Hanya saja Hasto menyebut pembahasan soal Pemilu antara Megawati dan Jokowi tak ada kaitannya dengan deklarasi Nasdem yang menusung Anies Baswedan sebagai Capres.
"Kita tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan, sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir (menimpa) 30 RT, itu dikatakan tidak sampai satu persen. Politik itu bukan kalkulasi satu sampai lima persen. Tapi tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Tidak ada kaitannya dengan itu," tambah Hasto.
