Program Kompor Induksi Pemerintah Tak Boleh Beratkan Masyarakat

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta kepada pemerintah agar program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk penggunaan kompor induksi, harus lebih murah atau setara dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Selain itu, dalam pemanfaatan kompor induksi ini diharapkan akan ada pengurangan terhadap penggunaan gas LPG bersubsidi.

"Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dapat dikurangi," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis 22 September 2022.

Pihaknya juga meminta pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listrik tetap disubsidi, dan penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis.

"Kalau itu yang dilakukan pemerintah maka mungkin masyarakat dapat mengikuti program ini secara sukarela," imbuhnya.

Pasalnya, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt.

"Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA," paparnya.

Lebih lanjut, kata Mulyanto, kompor induksi memiliki beberapa keuntungan bagi penggunanya, yakni adanya efisiensi dan keamanan yang lebih baik.

Karena penggunaan kompor LPG seringkali menjadi masalah bagi masyarakat, seperti adanya kasus kebocoran gas yang hingga akhirnya menyebabkan kebakaran.

Sementara manfaat utamanya adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen. Karena kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan.