Milenial Terancam Tak Dapat Miliki Rumah, DPR Minta BTN Cari Solusi
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga meminta Bank Tabungan Negara (BTN) harus melakukan terobosan dalam memenuhi kebutuhan rumah (backlog) masyarakat, khususnya kepada generasi milenial. Menurutnya, banyak generasi milenial sudah tidak mungkin membeli rumah karena harga yang sudah terlampau tinggi dibandingkan pendapatan yang mereka terima per bulannya.
"Di DKI saja berapa banyak generasi milenial yang tidak mungkin bisa membeli rumah karena di sekitar Jakarta saja harga rumah sudah Rp750 sampai Rp800 juta paling murah," ujar Eriko seperti disitat laman Parlementaria.
Dengan gaji per bulan berkisar Rp6-7 juta, lanjut Eriko, para milenial tersebut harus menyisihkan sepertiga pendapatannya untuk cicilan rumah dengan tenor pinjaman maksimal 20 tahun dan dengan Down Payment (DP) antara Rp200 juta-300 juta.
"Jadi harus ada terobosan yang jelas, kenapa BTN tidak membuat mekanisme pembiayaan rumah 30 sampai 40 tahun seperti di Australia? Sampaikan kepada DPR, why not? Supaya kita sama-sama menjadikan ini sesuatu yang nyata," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bagaimana logikanya rakyat dapat sejahtera kalau rumah saja tidak punya sebagai tempat berteduh. "Ini bukan muluk-muluk, yang harga Rp750 juta ini tipe 36 dengan luas tanah 60/72. Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang harus didapatkan rakyat bagaimana caranya. Bahkan jika kita lihat bagaimana di sekitar istana, bagaimana orang tinggal di 4x4 atau 4x5 tinggal 12 orang. Mereka tidur bergantian, pakai shift. Karena kerjanya di luar memang pakai shift. Itu bergantian tidurnya," tegas Eriko.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut berharap BTN dapat melakukan terobosan penting mengenai backlog tersebut. Jika di kota besar, seperti Jakarta mungkin dapat dibangun hunian vertikal. Namun, jika berada di pinggir kota bisa dibangun hunian horizontal (rumah tapak) dengan mekanisme pembiayaan dari BTN antara 30-40 tahun.
"Jangan lagi nanti tahun depan kita bahas lagi soal right issue ini lagi. Ini kan tidak seperti itu yang kita mau. BTN sebagai bank pemerintah milik rakyat harus maksimal dalam penyaluran. Sahamnya kan masih mayoritas milik pemerintah," ujarnya
