Satgassus Polri Pantau Langsung Program Pertumbuhan Ekonomi Bali

SinPo.id -  Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri terus melakukan kegiatan pemantauan pencegahan korupsi di sejumlah daerah di tanah air.

Setelah melakukan kegiatan di Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Banten, kini
Satgassus Polri mendampingi Polda Bali dan jajarannya melakukan pemantauan langsung Penggunaan Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional di 4 kabupaten yang ada di Bali.

Keempat kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Badung, Klungkung, Gianyar, dan Buleleng.

Salah satu yang menjadi fokus pemantauan yakni pengecekan program penyaluran pupuk bersubsidi dan pemantauan penyaluran BLT. Kegiatan pemantauan ini dilakukan sejak tanggal 5 hingga 9 September 2022.

Adapun tim Satgassus Polri yanh diterjunkan beranggotakan A. Damanik, Harun Al Rasyid, Herbert Nababan, Yudi Purnomo, Yulia Anastasia Fuada, Andi Rachman, Nita Adi Pangestu, Adi Prasetyo dan Erfina.

Dari hasil pemantauan dan pengecekan lapangan, Kasubbagassus, Hotman Tambunan mendapat sejumlah temuan yang kemudian dijadikan catatan untuk perbaikan ke depannya.

Salah satu temuannya yakni, di Kabupaten Badung dana pinjaman daerah PEN digunakan untuk penataan pedagang dan pedestrian di sekitar pantai kuta, seminyak dan legian.

"Tetapi mengingat bahwa sampai dengan akhir Agustus 2022 Kementerian Dalam Negeri belum memberikan kepastian atas penggunaan dana PEN ini, maka Pemerintah Daerah Badung memutuskan untuk menggunakan pembiayaan dari APBD melalui mekanisme APBN dan sudah mendapatkan persetujuan perubahan dari DPRD Kabupaten Badung," kata Hotman dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 September 2022.

Dengan demikian kegiatan ini akan terus dilakukan dan Pemerintah Daerah Badung optimis akan menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan akhir Desember 2022

Kemudian, untuk Kab. Gianyar, temuan Satgassus yakni, pemkab setempat menggunakan dana pinjaman PEN untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 dan digunakan untuk penataan alun-alun kota Gianyar dan pembangunan 2 unit RSUD Kabupaten Gianyar.

Bahwa tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan bahkan sampai dengan September 2022 ini semua kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.

"Satgassus melihat bahwa pengelolaan pinjaman daerah di Kabupaten Gianyar bisa dijadikan sebagai contoh pengelolaan pinjaman daerah karena Satgassus menemukan pengelolaan Dana Pinjaman yang bagus di Kabupaten Gianyar ini," ucap Hotman.

Untuk Kabupaten Klungkung, pinjaman daerah dana PEN digunakan untuk perluasan pembangunan RSUD daerah dan peningkatan akses jalan pariwisata di Pulau Nusa Penida.

"Kegiatan masih tetap berjalan. Untuk memastikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu Satgassus Mabes Polri telah melakukan berbagai koordinasi pihak Pemerintah Daerah dan memberikan tips-tips dan meminta PPK kegiatan untuk meningkatkan pengawasan pekerjaan sehingga bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu," kata dia.

Dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan dengan tiga pemerintah daerah ini, Satgassus akan melakukan pengkajian lebih lanjut sehingga dana pinjaman daerah khususnya pinjaman daerah dalam rangka PEN dana benar-benar tepat sasaran, pekerjaan dilaksanakan tepat waktu dan kegiatan bisa berdampak nyata bagi masyarakat penerima layanan dan juga tercapai pemulihan ekonomi nasional lebih cepat.

Dalam kegiatan ini satgassus bertemu langsung dengan bupati ketiga daerah tersebut beserta jajaran bersama juga dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Hotman Tambunan menambahkan bahwa
Di Kabupaten Badung juga, Satgasus bersama dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia melakukan uji coba berhubungan dgn pemakaian aplikasi Rekan untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

"Aplikasi ini akan memudahkan petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi disamping juga meningkatkan akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi," ucap dia.

Sementara dari hasil pemantauan Satgassus di Kabupaten Buleleng terhadap Dana BLT Desa ditemukan bahwa tingkat penyaluran BLT telah mencapai lebih dari 77 persen sampai dengan penyaluran Bulan Agustus 2022.

Mantan Penyidik Senior KPK ini juga menyampaikan bahwa tujuan ke beberapa desa di Kabupaten Buleleng juga ingin melihat bagaimana proses pendataan sampai dengan penyaluran BLT ini secara langsung tanpa ada nya kendala.

"Ada 34 desa yang terpilih secara acak di Kabupaten Buleleng didampingi oleh DPMD Kabupaten Buleleng dan Polres Buleleng.  Sebelumnya Tim juga bertemu dengan PJ Bupati Buleleng," tutur dia.

Adapun temuan dari 34 desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Sawan dan Sukasada antara lain beberapa desa sudah melakukan pendataan dan pemilihan KPM dengan terlebih dahulu menentukan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT-D, dengan klasifikasi yang telah mereka buat memudahkan dalam menentukan prioritas KPM yang berhak menerima BLT-D.

Namun di sisi lain klasifikasi masyarakat miskin yang dibuat oleh masing-masing desa masih belum seragam. Demikian juga klasifikasi masyarakat miskin untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial masih belum sinkron dengan klasifikasi untuk KPM BLT-D.

Sehingga masih ditemukan KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebaiknya KPM penerima BLT-D seharusnya ditandai untuk menghindari penerimaan ganda.

Karena jika tidak, hal ini akan menjadi beban bagi Pemerintah Desa jika ada program Bantuan Sosial lainnya dari pemerintah pusat di kemudian hari, karena harus membuat klasifikasi baru lagi ketika mendata calon KPM.

Hasil temuan dari kunjungan Tim Satgassus Pencegahan Tipidkor Mabes Polri, penerima BLT-D ini akan menjadi evaluasi agar kedepannya harus tepat sasaran dan meminta para perangkat desa bersama relawan yang ditunjuk, untuk langsung verifikasi ke lapangan mendata KPM yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang ditentukan bagi para penerima BLT-D ini.

Sementara itu, anggota Satgassus Polri, Yudi Purnomo Harahap menyampaikan bahwa Kapolri sangat perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung perekonomian nasional.

"Jangan sampai terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang bisa menghambat perekonomian yang sedang bangkit ini. Sehingga distribusi pupuk subsidi yang lancar akan memperkuat ketahanan nasional," kata Yudi.

"BLT-D akan memperkuat perekonomian masyarakat desa dan dana pemulihan ekonomi nasional bisa tepat guna dan sasaran sehingga ekonomi Indonesia secara keseluruhan bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," tegas mantan Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut.