Pasca Insiden Truk Maut, Pergerakan Siswa SDN Kota Baru II dan III Bekasi Diatur
SinPo.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatur pergerakan siswa SDN Kota Baru II dan III di Bekasi. Upaya itu dilakukan sebagai tindaklanjut insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 10 orang tewas pada Rabu 31 Agustus 2022.
Nantinya, siswa dan orang tua yang antar-jemput tidak akan lagi menggunakan pintu depan yang hampir menempel ke jalan raya, tetapi lewat pintu samping sekolah yang lebih aman.
"Saya tadi diskusi dengan para kepala sekolah, jangka pendeknya kita atur lalu lintas bergeraknya anak-anak ini supaya tidak langsung muncul ke jalan besar mungkin lewat jalan samping dulu, di-drop oleh orang tuanya di sana. Pokoknya diatur sedemikian rupa," kata Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, seperti dilansir laman jabarprov.go.id pada Jumat 2 September 2022.
Pada Kamis kemarin, Ridwan Kamil mengucapkan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan truk di depan SDN Kota Baru II dan III Kota Bekasi yang merenggut 10 korban jiwa. Gubernur juga sempat menjenguk korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Ananda dan mengunjungi salah satu rumah korban yang tak jauh dari lokasi kejadian.
Ridwan Kamil mengungkapkan, tak sedikit sekolah di Kota Bekasi yang lokasinya cukup dekat ke jalan raya. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat memonitor kedatangan dan kepulangan siswa.
"Bekasi ini padat sehingga sekolah-sekolah yang menempel jalan memang banyak, sehingga solusinya adalah membuat sistem walaupun berdekatan dengan jalan, tapi bisa memonitor kedatangan dan kepulangan siswa," ujarnya.
Gubernur juga akan merespons dengan cepat usulan para kepala sekolah yang ingin segera dibangun jembatan penyeberangan orang.
"Tadi ada usulan jembatan dan akan saya upayakan secepatnya," ucap Ridwan Kamil
Atas nama pribadi dan Pemda Provinsi Jabar, Ridwan Kamil mengucapkan rasa dukacita yang mendalam. Menurut dia, mudah-mudahan insiden serupa tidak terulang lagi kejadian seperti ini di kemudian hari.
Gubernur mengatakan, kecelakaan tersebut mirip seperti kecelakaan truk di Cibubur beberapa waktu lalu yang juga merenggut banyak korban jiwa. Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh dari segala aspek.
Semua aspek harus dievaluasi, ini mirip dengan kejadian di Cibubur lalu," katanya.
Gubernur mengaku sudah meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk membatasi jam operasional kendaraan besar yang melintasi daerah padat penduduk.
"Dengan Pak Wali (Plt Wali Kota Bekasi) kita sudah meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek supaya membatasi truk besar di jam siang di daerah padat seperti ini," ujarnya.
Adapun manajemen transportasi di ruas jalan yang melintasi SDN Kota Baru II dan III dari sisi kewenangannya diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan Ridwan Kamil berharap badan pengelola secepatnya mengevaluasi manajemen transportasi khususnya di wilayah tersebut.
"Jalan itu pemiliknya beda-beda. Masyarakat tahunya hanya milik negara tapi kewenangannya itu tidak sesederhana itu. Kita sudah kirimkan surat ke badan pengelola selaku pemilik jalannya. Mudah-mudahan secepatnya direspons," harapnya.
Pemda Provinsi Jabar juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yaitu Polda Metro Jaya untuk memastikan tanggung jawab hukum kepada pihak yang bertanggung jawab.
"Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan tanggung jawab hukum berlaku kepada yang bersangkutan karena bagaimana pun korbannya sangat banyak," tuturnya.
Dalam peristiwa tersebut, 10 orang meninggal dunia dan 23 orang mengalami luka. Sejauh ini, PT Jasa Raharja sudah memberikan santunan kepada seluruh korban yang dirawat maupun meninggal dunia.
"Jasa Raharja sudah memberikan santunan dengan cepat, saya apresiasi, sehingga beban untuk yang meninggal dan dirawat itu bisa ditanggung oleh negara juga," sebut Ridwan Kamil.
