KPK: Investasi Terhambat Akibat Perilaku Kepala Daerah yang Suka Memeras
SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut investasi menjadi terhambat oleh perilaku penyelenggara negara atau kepala daerah yang mempersulit perizinan dengan memeras dan mengharapkan sesuatu.
Praktik seperti itu yang membuat dilema para investor dan pada akhirnya tidak jadi melakukan investasi karena terjerat praktik suap dengan pemangku kebijakan.
"Tapi kalau tidak melakukan itu (suap) tidak jalan, investasi tidak akan bisa dilaksanakan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022.
"Tapi upaya pemerasan itu satu pihak yang sangat menghendaki. Karena apa, sebenarnya investor itu nggak mau kalau disuruh bayar, tidak mau," tegasnya.
Sehingga, lanjut Karyoto, tindakan efektif yang dilakukan terhadap penyelenggara negara atas praktik tersebut bukan lagi dijerat dengan pasal suap, melainkan upaya-upaya pemerasan.
"Kami juga kemarin kepada para penyelidik coba kalau dengan cara gitu (pemerasan), saya yakin hukumannya akan lebih berat karena upaya pemerasan ini beda dengan suap. Suap itu kedua belah pihak menghendaki," ungkap Karyoto.
"Karena dampak investasi itu sangat baik, misal membuat hotel disitu akan ada karyawan, nanti setelah daur sircle ekonomi dari sebuah hotel ada karyawan, ada pajak dan lain-lain, ada kehidupan didaerahnya itu," tambahnya.
Karyoto menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan terhadap penyelenggara negara atau Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan dalam hal memberikan perizinan tetapi mempersulit para investor dengan memeras.
"Ini juga menjadi penekanan pemerintah yang namanya dunia investasi jangan dihambat, kalau dihambat ya bentuknya seperti itu. Namun kita juga akan melihat bagai mana peran aktif daripada orang-orang yang terlibat dalam korporasi itu," tandasnya.
