Menhub Dukung Jual Bandara dan Pelabuhan, Komisi V DPR RI: Ini Aset Vital, Batalkan!
Jakarta, sinpo.id - Pernyataan dari Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, yang mendukung langkah penjualan Bandara dan Pelabuhan milik Badan Usaha Milik Negara ke pihak swasta mendapat kritikan tajam dari Nizar Zahro yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI.
“Sudah menjadi tugas negara untuk melayani masyarakat, termasuk di bidang transportasi. Sehingga, tidak masuk akal jika Menteri Perhubungan berencana menyerahkan pengelolaan Bandara dan Pelabuhan ke pihak swasta,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini menegaskan, bahwa Bandara dan Pelabuhan merupakan aset vital sebagai bukti kehadiran negara melayani rakyatnya. Oleh karena itu, aparat negara harus hadir langsung memberikan pelayanan.
Apalagi, menurut Nizar, jika melihat daftar Bandara dan Pelabuhan yang akan diswastanisasi, mayoritas di daerah terpencil dan masih bersifat perintis, maka sangat tidak tepat jika memberikannya kepada swasta.
“Swasta pastilah berorientasi untung dan untung, sehingga dikhawatirkan akan menjadikan masyarakat sebagai obyek "pemerasan" demi untuk memenuhi pundi-pundinya,” katanya.
Ketua PP Satria Gerindra ini melanjutkan, bahwa tidak ada jaminan swasta akan memberikan pelayanan terbaik, yang ada adalah swasta akan menjadikan Bandara dan Pelabuhan sebagai tambang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
Orientasi untuk mengejar profit pasti akan menyisihkan sisi-sisi pelayanan. Jika itu yang terjadi, maka rakyatlah yang akan menjadi korban.
“Sebaiknya, Menteri Perhubungan harus membatalkan swastanisasi, serta lebih baik fokus untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Negara harus hadir untuk melayani rakyat,” tutup Legislator Dapil Jawa Timur XI ini.
