DPRD DKI Sarankan Pemprov Ajukan Banding Terhadap Putusan PTUN Turunkan UMP 2022
SinPo.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan langkah terbaik, terkait putusan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.
"Kami memberi saran, mengimbau supaya langkah yang diambil pemprov yang terbaik, dipertimbangkan," kata Rani kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Senin 18 Juli 2022.
Rani menyampaikan, Pemprov harus mempertimbangkan langkah terbaik, karena hal ini berkaitan dengan nasib buruh.
"Siapapun pasti tidak mau apa yang sudah didapat itu diturunkan. Kita maunya naik ya," tuturnya.
Menurut Rani, setiap orang ketika dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan anggaran itu sensitif.
"Ini sensitif ya, sangat sensitif karena ini terkait dengan penghasilan sekian orang," kata Rani.
Lebih lanjut, Rani berharap dengan adanya aspirasi dari buruh, mampu mendorong Pemprov DKI untuk mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.
"Ya mungkin siapa tau dengan aspirasi buruh yang demo untuk banding itu tinggi, terus akhirnya beliau banding," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak UMP DKI Tahun 2022 diturunkan. KSPI mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika Anies tidak mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454.
"KSPI meminta Gubernur Anies melakukan perlawanan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bilamana Gubernur Anies tidak melakukam banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Juli 2022.
