Terkait Penjualan BUMN, Said Didu: Itu Harus Dikaji Secara Mendalam
Jakarta, sinpo.id - Pernyataan Presiden Joko widodo dalam Rapat Paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu, memerintahkan agar 800 anak usaha BUMN dimerger atau dijual. Menurut Presiden, tidak perlu lagi adanya BUMN yang mengurusi soal katering atau laundry.
Said Didu yang pernah menjabat (mantan) sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN, menyoroti hal ini. Menurutnya, keburukan pendirian anak perusahaan BUMN benar adanya. Bahkan, tidak sedikit didirikan dari hasil perselingkuhan.
"Terhadap pembenahan anak-anak perusahan di luar core bisnis, saya setuju. Karena, tidak sedikit anak-anak BUMN setelah saya, lahir dari perselingkuhan orang yang berkepentingan untuk ikut memakan daging di BUMN," ujar Said saat diskusi “Monopoli BUMN?” di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/10).
Meski demikian, Said meminta agar penjualan anak perusahaan BUMN itu dikaji secara mendalam. Beliau mengingatkan terminologi menjual anak perusahaan BUMN bisa menimbulkan kecurigaan publik bahwa seakan-akan BUMN mau dijual untuk membiayai infrastruktur.
Said juga mengkritik, jika memang penjualan itu untuk biayai sejumlah pembangunan infrastruktur. Ia menyarankan agar pembangunan infrastruktur yang belum mendesak untuk ditunda, mengingat pertumbuhan ekonomi hanya lima persen atau meleset dari target tujuh persen.
"Saya pikir, Presiden pada saat kampanye mengatakan mau membeli Indosat, tapi kok sekarang berbalik mau menjual BUMN. Saya pikir perlu dipertimbangkan. Mungkin saja bukan itu maksudnya," tutupnya.
