Sejak 2004 KPK Klaim Telah Tangkap 32 Menteri

Laporan: Khaerul Anam
Sabtu, 16 Juli 2022 | 18:44 WIB
Ilustrasi KPK (SinPo.id)
Ilustrasi KPK (SinPo.id)

SinPo.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut lemahnya sistem internal dan mekanisme kerja menyebabkan sekitar 32 menteri tersebut atau kepala lembaga negara lainnya terjerat kasus korupsi.

"Tingginya angka tindak pidana korupsi di Kementerian/Lembaga tidak lepas dari lemahnya sistem internal dan mekanisme kerjanya," ucap Firli dalam keterangan yang diterima, Sabtu 16 Juli 2022.

Firli menjelaskan, selain menangkap 32 menteri karena kasus korupsi, lembaga antirasuah sejak berdiri pada tahun 2004, juga sudah menangkap setidaknya 251 pejabat eselon, serta 402 dari kementerian atau lembaga.

Berdasarkan pada catatan tersebut, Firli mengimbau agar jajaran di kementerian dan lembaga dapat melakukan perbaikan sistem.

"Sehingga, berdasarkan kajian tersebut, jika ada kebocoran bisa segera diperbaiki agar tidak terulang dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

"Pastinya sistem yang diciptakan harus mengedepankan prinsip keterbukaan," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang yang hadir di acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) mengatakan pembekalan tersebut penting bagi jajarannya di Kementerian.

Dia berharap nilai antikorupsi bisa diterapkan oleh semua pihak. "Bersama KPK kita wujudkan Kemenperin yang bersih agar tujuan dan target kita baik kualitatif dan kuantitatif bisa tercapai," tegas Agus.

Agus mengatakan lembaganya telah memberlakukan kebijakan antikorupsi. Di antaranya, unit pengendali gartifikasi, whistle blowing system, pengaduan masyarakat, unit layanan benturan kepentingan. Tak hanya itu, ada juga konsultasi hingga bimbingan teknis kepada unit maupun pegawai demi menutup celah korupsi.

“Selain itu, sebagai wujud peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, saya selaku menteri dan para pejabat eselon I telah menandatanani piagam audit internal yang dituangkan dalam Bali Commitment,” tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI