Moeldoko Bantah Pembatalan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Bermuatan Politis

SinPo.id - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, tidak ada muatan politis dari arahan Presiden Joko Widodo, terkait pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur. 

Pembatalan pencabutan izin karena masalah tindak asusila di pesantren tersebut merupakan kesalahan pribadi. Bukan dari kesalahan struktural di tubuh pesantren.

"Jadi saya pikir bukan itu motif politik (terkait pembatalan pembekuan pesantren). Sekarang bagaimana memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan pesantren itu sendiri," kata Moeldoko di Kamis,,14 Juli 2022.

Mantan Panglima TNI ini meminta masyarakat dapat membedakan, tindak pribadi dengan sikap kelembagaan. Menurutnya, ponpes yang tidak melakukan hal negatif layak untuk kembali beraktivitas.

"Kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya tetap berjalan," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sempat mencabut izin Ponpes Shiddiqiyyah, Jombang. Hal ini terkait kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT), yang merupakan putra pengasuh ponpes.

"Atas arahan Pak Presiden dan sesuai dengan arahan beliau supaya dibatalkan pencabutan izin pesantrennya" kata Muhadjir, Selasa 12 Juli 2022.