Gagal Bayar Utang Sri Lanka Jadi Pelajaran Indonesia
SinPo.id - Gagal bayar utang dan social unrest di Sri Lanka akibat miss management kebijakan fiskal yang parah harus menjadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, pelajaran penting bagi Indonesia dari kasus Sri Lanka terletak pada ambisi pembangunan infrastruktur yang tidak terukur. "Utang digunakan untuk pembangunan mubazir, dan birokrasi pemerintah makin gemuk," ujar Bhima kepada SinPo.id, Senin (11/7/2022).
Seperti yang diketahui, check and balances di Sri Lanka dalam mengendalikan utang tidak berjalan. Hal itu membuat rasio utang di Sri Lanka naik drastis, dari 42% di tahun 2019, menjadi 104% di tahun 2021, karena ekspansi proyek infrastruktur yang tidak masuk akal secara ekonomi.
Sementara di Indonesia, utang pemerintah tembus hingga Rp 7.040 triliun per 30 April 2022 dengan rasio utang terhadap PDB 39,09%, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya.
Meski pemerintah mengatakan bahwa rasio utang Indonesia masih berada dalam kondisi aman, tetapi tidak ada rem untuk pengendalian utang, maka tetap perlu diwaspadai ancaman krisis utang dalam beberapa tahun ke depan.
