Latvia Berencana Terapkan Kembali Wajib Militer untuk Antisipasi Agresi Militer dari Rusia
SinPo.id - Menteri Pertahanan Latvia Artis Pabriks menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menerapkan wajib militer untuk pria muda dan layanan sukarela untuk wanita mulai tahun depan. Pabriks menjelaskan, kebijakan itu seperti itu diperlukan untuk mencegah agresi militer dari Rusia.
Menurut pengumuman yang ditulis melalui twitter Pabriks, rencana wajib militer itu akan digulirkan selama lima tahun, dimulai dengan penerimaan 1.000 rekrutmen sukarela Januari mendatang dan diakhiri dengan 7.000 wajib militer bergabung dengan militer setiap tahun dalam lima tahun.
Dilansir RT, pria berusia antara 18 dan 27 akan memenuhi syarat untuk wajib militer, sementara wanita dengan usia yang sama akan diizinkan untuk menjadi sukarelawan untuk layanan. Wajib militer akan berlangsung selama satu tahun, setelah itu tentara akan dimasukkan sebagai pasukan cadangan, dan akan diminta untuk menghadiri sesi pelatihan sesekali.
Latvia adalah negara berpenduduk sekurangnya ada 1,9 juta orang, dan memiliki pasukan kecil sekira 6.500 tentara tugas aktif dan 15.000 cadangan, menurut Survei Global Firepower. Pabriks menyatakan bahwa setelah jumlah ini ditingkatkan menjadi “30.000 - 40.000 orang yang dilatih militer dan brigade internasional, kita akan dapat bertahan sendiri terhadap apa yang disebut serangan tanpa peringatan.”
Pabriks tidak merinci apa yang dia maksud dengan "brigade internasional," sebuah istilah yang dapat merujuk pada pasukan atau sukarelawan NATO asing, seperti yang direkrut Ukraina untuk memerangi militer Rusia.
“Masyarakat Latvia harus menerima dan menyadari prasyarat terpenting untuk bertahan hidup,” tulis Pabriks.
“Semakin besar jumlah populasi yang dipersiapkan dan dilatih secara militer, semakin kecil kemungkinan Rusia ingin mengarahkan agresi militernya terhadap Latvia.”
Latvia dan negara tetangga Lituania telah menjadi pendukung paling vokal Ukraina dan pengkritik Rusia sejak Moskow meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada Februari.
Latvia telah mengirim senjata ke Kiev dan menuntut agar Barat menyediakan jet tempur bagi Kiev, sementara parlemennya mendukung “zona larangan terbang” yang diberlakukan Barat di atas Ukraina, sebuah langkah yang ditentang keras oleh pimpinan NATO. Moskow memperingatkan zona larangan terbang akan dianggap sebagai “tindakan perang”.
Rencana wajib militer Pabriks masih membutuhkan persetujuan parlemen Latvia, dan dia telah menyerukan pemungutan suara pada musim gugur ini. Namun, tindakan itu tidak mendapat dukungan dari militer itu sendiri.
Ketika rencana itu pertama kali dilontarkan oleh Pabriks pada Januari, Kepala Angkatan Bersenjata Nasional Latvia Jenderal Leonids Kalniņs mengatakan negara itu akan lebih terlindungi oleh kekuatan profesional.
“Jika kita telah menciptakan Negara Latvia atas dasar sukarela, itu harus dilindungi secara sukarela,” tutur Jenderal Leonids Kalniņs.
