BUMN Diminta Atasi Kelangkaan Pupuk Untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Laporan: Sinpo
Sabtu, 25 Juni 2022 | 12:44 WIB
Lahan pertanian, (SinPo.id/pixabay.com)
Lahan pertanian, (SinPo.id/pixabay.com)

SinPo.id -   Badan Usaha Milik Negara  atau BUMN diminta membantu mengatasi ketersediaan pupuk di lapangan yang memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Dorongan itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional

“Kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 ini, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya,” kata  Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon, dikutip dari laman dpr.go.id

Hal itu dismpaikan Sondang saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (21/6) lalu.

Ia minta agar PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

“Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan,” kata Sondang menambahkan.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokomia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra. Perusahaan plat merah itu  dinilai penting guna mengemban penugasan Pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional.

"Oleh karena itu tadi itu yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir  dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan," kata Sondang menjelaskan.

Kunjungan anggota komisi IV ke produsen pupuk itu bertujuan mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT Pupuk Indonesia dan holding, anak-anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan terjaminnya pasokan pupuk serta stabilitas harga pupuk dalam negeri.

Sondang memastikan lembaganya akan terus berkoordinasi dan memanggil Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan rapat yang dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.sinpo

Komentar: