Ketum PAN Minta Firli Bahuri Turun Tangan Dorong Preshold 20 Persen Ditiadakan...!
SinPo.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendorong agar aturan Presidential threshold (Pt) 20 persen ditiadakan.
Menurutnya dengan adanya aturan ambang batas mencalonkan Presiden membuat partai-partai bertindak transaksional dan itu merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
"Kita juga dalam demokrasi itu kan paling penting value-nya; nilai, adanya demokrasi itu akan bagus kalau ada value, ada nilai, nilai sistem itu akan lahir kalo UU-nya bagus. Oleh karenanya, UU yang mengatur Pilkada 20 persen, semua 20 persen itu menjadikan kita transaksional, itu enggak bagus," kata Zulhas kepada wartawan di gedung KPK, Rabu (25/5).
"Tadi saya sampaikan, pak ketua tolong KPK juga mendorong karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-syarat itu ditiadakan, karena kita ini demokrasi," tambahnya.
Zulhas juga menyampaikan terkait Partai politik (Parpol) yang harus dibebankan untuk menyediakan saksi pada saat Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya hal itu justru memberatkan.
Seharusnya, lanjut Zulhas, penyediaan saksi itu dibiayai oleh negara seperti apa yang dulu sudah di usulkan oleh lembaga antirasuah jauh-jauh hari.
"Itu yang memberatkan partai politik itu kan saksi. Nah, ini kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara, sudah diusulkan," ujarnya.
Selain itu dalam kunjungannya ke Gedung KPK tersebut Zulhas juga mengeluhkan proses Kampanye yang memakan waktu lama. Dia mengusulkan supaya Kampanye cukup berjalan selama dua minggu saja. Namun dengan di biayai oleh pemerintah.
"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, tv-nya, iklannya, gitu ya," pungkasnya.
Diketahui, Ketum PAN Zulkifli Hasan bersama jajaran pengurus DPP PAN mendatangi KPK untuk menghadiri pembekalan antikorupsi dalam lanjutan Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu.
