RDP Bahas Pemilu 30 Mei, Komisi DPR Harap Hasil Rapat Konsinyering Dapat Segera Diputuskan

SinPo.id - Komisi II DPR RI telah mengagendakan rapat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk membahas hasil kesepakatan dari rapat konsinyering beberapa waktu yang lalu.

“Hasil rapat internal tentang jadwal kegiatan 5 tahunan ini diagendakan tanggal 30 Mei 2022 sudah mulai pembahasan peraturan KPU, peraturan bawaslu,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, Senin (23/5).

Selain untuk membahas hasil rapat konsinyering, Politikus Partai Golkar itu berharap, agar tanggal 30 Mei nanti dapat disahkan hasil kesepakatan konsinyering.

“Diharapkan kalau hasil RDP besok lancar karena kesepahaman yang didapat pada konsinyering maka bisa diputuskan,” tegasnya.

Agung juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyusun simulasi terkait masa kampanye yang disepakati pada rapat konsinyering yakni 75 hari.

“Persoalan durasi masa kampanye antara 90 hari dan 75 hari, semula kan kita (DPR) minta 60 kita toleran 75 hari, KPU diminta buat simulasi kalau 75 hari nanti kita efesiensi lagi,” katanya.

Sebagai informasi, dalam rapat konsinyering disepakati beberapa isu krusial. Diantaranya tentang anggaran pemilu yang disepakati Rp 76 triliun.

Sengketa pemilu 2024 akan dipersingkat sehingga, masa kampanye bisa berjalan selama 75 hari. Terkait sengketa pemilu, DPR RI dan pemerintah akan berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Tak hanya itu, untuk mempersingkat masa kampanye pemerintah akan meminta presiden untuk mengeluarkan surat presiden (supres) atau keputusan presiden (keppres) yang mana nantinya akan mempermudah untuk pengadaan logistik pemilu.

“Mendagri pernah bilang akan koordinasi kemudian minta kepada presiden untuk dibuatkan surpers atau keppers yang intinya mempermudah pengadaan barang dan jasa itu khusus untuk barang logistik pemilu,” tutur Agung.

Kemudian, Skema pelaksanaan pemilu 2024 nanti akan menggunakan skema pemilu pada 2019 lalu.

“Kesepakatan itu diminta tanggal 27 Mei KPU sudah ada kabar semuanya untuk dibawa ke rapat,” tandasnya.