Buntut Kasus UAS, FPI Minta Rezim Berkuasa Tak Lagi ?Ternak? Buzzer Penebar Narasi Islamofobia

SinPo.id - Singapura menolak Ustaz Abdul Somad masuk ke negara tersebut karena dianggap telah menyebarkan paham ekstremisme dan merendahkan penganut agama lain.

Kasus yang menimpa pemilik nama lengkap Abdul Somad Batubara itu mendapat perhatian masyarakat luas. Salah satunya DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) yang menyesalkan perlakuan tidak pantas terhadap UAS.

Dalam pernyataan sikapnya, FPI menganggap Singapura termakan narasi islamofobia yang gencar disampaikan buzzer pro pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi profil Ustaz Abdul Somad.

"FPI menyesalkan terjadinya perlakuan kurang pantas yang diterima UAS dan meminta otoritas Singapura untuk memberikan penjelasan secara terang benderang kepada publik Indonesia," mengutip pernyataan FPI.

"Kami meyakini kekeliruan dalam profiling oleh otoritas Imigrasi Singapura terhadap UAS adalah akibat dari Narasi Islamofobia yang dibangun oleh Buzzer pro rezim kekuasaan, yang selama ini tidak berhenti memberikan citra negatif palsu terhadap ulama istiqamah dan intelektual yang kritis terhadap kebijakan penguasa," tulis pernyataan FPI, dikutip Rabu (18/5).

FPI meminta pemerintah untuk mengadvokasi kasus UAS sehingga memperjelas penolakan masuk ke Singapura.

“Menuntur rezim berkuasa untuk tidak lagi beternak buzzer penebar narasi islamofobia yang merupakan ancaman bagi persatuan bangsa,” bunyi pernyataan itu.

FPI juga meminta Majelis Ulama Indonesia untuk tidak berdiam diri atas peristiwa tidak pantas yang dialami Ustaz Abdul Somad di Singapura.

“Karena UAS adalah aset adalah aset umat yang penting bagi bangsa dan negara,” demikian pernyataan FPI.

Sebelumnya, Abdul Somad ditolak kedatangannya di Singapura pada Senin kemarin (16/5). Dia dilarang masuk Singapura bersama enam orang rombongan.

Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, Somad dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang cenderung multiras dan multiagama.

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.