PKS Minta Pemerintah Jangan Kalah Lawan Mafia Migor
SinPo.id -
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, mendesak Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, mengumumkan produsen minyak goreng (migor) yang tidak memenuhi target produksi.
"Pengumuman itu penting agar publik tahu persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga migor curah di pasaran. Saya sendiri masih meyakini, permasalahannya bukan hanya di tingkat distributor, tetapi yang utama adalah di tingkat produsen," ujar Mulyanto di Jakarta, Minggu (8/5).
Mulyanto menyebut produsen migor yang mbalelo itu layak diberi sanksi agar persoalan migor ini dapat teratasi.
Sebab, kata dia, meskipun pasokan bahan baku melimpah namun produksi migor masih langka. Akibatnya, harga migor di pasaran masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Laporan Kemenperin terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi migor masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari," katanya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VII itu merasa heran dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya, kebijakan tersebut membuat persediaan bahan baku untuk migor domestik akan berlimpah.
"Bila kenyataannya migor nasih langka maka patut diduga bahan baku tersebut tidak diolah menjadi migor tetapi hanya disimpan di tangki stok," tegasnya.
Sehingga, dia menilai kalau produsen tidak berkomitmen untuk memproduksi migor curah sesuai target kuota maka kebijakan Pemerintah tetap tidak akan efektif.
Oleh karenanya, Mulyanto mendesak Menperin untuk mengumumkan nama-nama produsen migor curah yang mbalelo tersebut dan memberi sanksi tegas.
"Negara jangan mau dipermainkan segelintir pengusaha nakal ini dan mengorbankan pengusaha yang patuh," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah dapat terbuka terkait persoalan ini. Karena, masyarakat juga dapat memberi sanksi sosial kepada produsen mbalelo tersebut dengan tidak membeli produk mereka lainnya.
"Jangan sampai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, yang merupakan kebijakan sapu jagad, karena menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara, termasuk kepada petani sawit rakyat, ini berlarut-larut," tandasnya.
