Komisi III DPR RI: Panglima TNI Segera Klarifikasi Pada Presiden Soal 5000 Senjata Ilegal

Jakarta, sinpo.id - Arsul Sani yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI, meminta semua isu yang berkaitan dengan pertahanan negara harus diinformasikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya pihak-pihak tertentu yang merencanakan memasukan 5000 pucuk senjata api secara ilegal ke tanah air.

"Saya kira begini lah, karena itu sudah disampaikan ke publik, maka kemudian panglima tentu menyampaikan ke atasan beliau. Atasan beliau kan Presiden, sampaikan kepada Presiden dan kemudian direcord oleh Presiden. Daripada itu menjadikan bahwa seolah-olah antar sektoral di Pemerintahan tidak kompak gitu loh," cetus Arsul di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Menurutnya, semua persoalan keamanan negara harus disampaikan secara tuntas kepada Presiden. Apalagi Presiden merupakan penanggungjawab tertinggi.

"Harus disampaikan dulu secara tuntas. Presiden itu kan penanggung jawab tertinggi," jelasnya.

Soal reaksi Presiden nantinya, kata Arsul, tak perlu dipikirkan. Intinya harus diklarifikasi.

"Terserah Presiden, apakah presiden bilang ya, yang mengklarifikasi biar Pak Wapres atau Pak Menkopolhukam. Itu kan keputusan presiden," tutupnya.