Jelang Pemilu 2024, PPATK Awasi Aliran Dana Kampanye Ilegal
SinPo.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai tindak pidana pencucian uang jelang Pemilu 2024. PPATK telah membentuk Satgas Pemilu yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan dari riset 2013-2014 yang dilakukan tim Satgas Pemilu PPATK, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) telah mempersiapkan dana kampanye sejak jauh-jauh hari.
"Para peserta, kandidat, caleg, parpol mempersiapkan kekuatan modalnya berapa tahun sih ke belakang? Paling lama itu kan enam bulan populasinya. Ada yang bahkan mempersiapkan uang sejak lima tahun sebelum Pemilu," kata Ivan di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (14/4).
Ivan menambahkan, pada prinsipnya, PPATK mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dari politik uang. Menurutnya, pemilu harus mengedepankan visi misi dan gagasan ketimbang uang.
Menurut dia, PPATK juga menemukan Rekening Khusus Dana Kampanye atau RKDK, yang baru bergerak menjelang hari pencoblosan. Sementara, selama kampanye RKDK justru tidak digunakan.
"Jadi kampanye pakai dana apa? Itu sewa itu dan ini, beli kaos dan lain-lain. Itu berdasar hasil riset dan pemetaan," jelas Ivan.
"PPATK terus bergerak berkait pengamanan dana pemilu, khususnya dari sumber ilegal agar tak dipakai untuk kontestasi politik," imbuhnya.
Ivan menjelaskan, nantinya Tim Satgas Pemilu PPATK akan mencegah tindak pidana pencucian uang dengan mengamati profil para caleg yang ada di database mereka.
"Kita sudah punya, database political person. Itu ada jutaan nama di situ. Kita amati dan masukan dalam sistem kita. Nanti sistem yang akan mengidentifikasi apakah ada transaksi yang mencurigakan (tindak pidana pencucian uang)," paparnya.
Ivan menegaskan tim Satgas Pemilu PPATK akan mewaspadai pola pola khusus TPPU pada masa pemilu. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci pola yang dimaksud.
"Untuk mencegahnya tim Satgas Pemilu PPATK akan gunakan cara kerja yang berbeda, dengan mekanisme yang berbeda. Namun tetap dalam koridor, tata aturan, akuntabilitas dan integritas kerja tim terjaga," katanya.
