Temui Massa Demo! Sufmi Dasco Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu Di DPR

Laporan: Ari Harahap
Senin, 11 April 2022 | 16:51 WIB
Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat akan menemui massa aksi 11 April/SinPo.id
Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat akan menemui massa aksi 11 April/SinPo.id

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada proses politik yang tengah berjalan di DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 atau perpanjangan jabatan presiden.

Dasco menegaskan yang ada di DPR saat ini hanya proses politik pembahasan tahapan Pemilu 2024.

"Proses politik yang ada di DPR ini sementara yang berjalan proses politik tahapan pemilu, jadi gak ada proses penundaan proses perpanjangan," ujar Dasco usai menemui massa aksi di depan Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Senin (11/4).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tampak mendatangi massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Selain Sufmi Dasco dan Listyo Sigit Prabowo, pimpinan DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel juga menemui dan berusaha mendengarkan tuntutan mahasiswa.

Para pejabat tersebut tampak menaiki mobil komando mahasiswa untuk menyerap aspirasi dari massa aksi.

Usai Dasco dan pejabat lainnya turun dari mobil komando, situasi massa sempat memanas. Koordinator massa mahasiswa pun meminta agar massa tidak terprovokasi dengan aktor kerusuhan di dalam massa.

Diketahui, dalam aksinya, BEM SI membawa sejumlah tuntutan antara lain sebagai berikut;

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI