Kapolri: 47 Tersangka Dugaan Penyelewengan BBM Sudah Diamankan
SinPo.id - Pelaku dugaan penyelewengan yang saat ini tengah dalam radar polri terus bertambah. Kini, jumlah tersangka kasus tersebut bertambah menjadi 47 orang.
Jumlah tersangka baru tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, disela memantau demo mahasiswa di gedung DPR RI, Senin (11/4).
“Sampai saat ini, sudah ada 47 tersangka yang kita amankan” ungkap Sigit.
Dijelaskan Sigit, Polri sangat konsen dengan masalah BBM ini, khususnya terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh para spekulan. Proses penyelidikan akan terus dilakukan.
“Pendalaman akan terus kita lakukan,” tegasnya.
Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit mengatakan stok solar sebenarnya masih dalam batas memiliki ketahanan terpenuhi.
"Sehingga istilah kelangkaan ini kita lihat satu hal yang kita dalami. Kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan, di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi," kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (8/4).
Dia mengatakan ada peningkatan tren produktivitas jenis tertentu seperti di perkebunan dan pertambangan. Sementara, kata Sigit, saat ini semua negara merasakan efek perang Rusia vs Ukraina di sektor energi.
"Dampak global terjadinya perang Ukraina lawan Rusia juga berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan minyak dunia dan juga gas dunia. Ini berdampak kepada seluruh negara. Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN masih berada nomor dua terendah, karena kita masih menahan harga sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar, ada juga yang dinaikkan namun sebenarnya masih disubsidi," ujar Sigit.
Dia kemudian menyebut ada perbedaan harga yang jauh antara solar subsidi dengan solar industri. Hal ini diduga memicu pihak tak bertanggung jawab mengambil solar subsidi untuk keperluan industri.
"Terjadi disparitas yang sangat tinggi antara solar subsidi dengan solar di industri gap-nya Rp 12.500 sehingga ini kemudian yang di lapangan kita temukan disalahgunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, spekulan, yang memanfaatkan disparitas harga ini kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri, mengambilnya dari SPBU subsidi," tuturnya.
Dia mengatakan hal tersebut membebani pemerintah. Sigit menyebut aksi spekulan itu juga menimbulkan permasalahan karena solar subsidi yang harusnya untuk masyarakat malah dipakai untuk industri.
"Sehingga tentunya ini menambah beban bagi pemerintah dan tentunya ini juga akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi yang seharusnya diberikan ke masyarakat, transportasi umum, UMKM, masyarakat-masyarakat yang memang perlu disubsidi digunakan untuk kebutuhan industri," ujar Sigit.
