Rotasi Fraksi Partai Golkar Di Komisi XI DPR RI, Imbas Pemilihan Anggota BPK?
SinPo.id - Rotasi yang dilakukan Fraksi Partai Golkar di Komisi IX DPR RI dinilai bukan rotasi biasa. Perombakan komposisi keanggotaan Komisi XI tersebut dianggap imbas dari pemilihan Anggota BPK.
Demikian disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi SinPo.id, Kamis (31/3).
"Yang terjadi di Komisi XI ini memang beda. Nampak bukan sebuah rotasi biasa. Ini lebih terlihat sebagai buntut pemilihan Anggota BPK yang dialaminya diduga melibatkan kepentingan elite fraksi Golkar di DPR," ujar Lucius.
Dia mengatakan hal tersebut tentu berbahaya jika kepentingan elit fraksi memengaruhi posisi anggotanya di DPR. Menurutnya, penempatan anggota menjadi semakin acakadul dan jauh dari pertimbangan profesional.
"Peristiwa ini juga mengafirmasi dugaan kepentingan yang mengikuti pemilihan anggota BPK oleh DPR. Bukan hanya fakta bahwa yang terpilih adalah politisi," katanya.
Bahkan, Lucius menjelaskan kemungkinan adanya permainan yang lebih bersifat nepotisme juga terlihat dalam pemilihan anggota BPK tersebut.
"Ini terlihat dari temani relasi antar elit fraksi tertentu dengan pimpinan di BPK yang nampaknya berkepentingan dengan figur tertentu sebagai penggantinya di BPK," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Terpilihnya Isma Yatun dan Haerul Saleh menjadi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata membuat gonjang-ganjig internal Partai Golkar.
Buntutnya, Fraksi Golkar melakukan perombakan komposisi keanggotannya di Komisi XI DPR RI.
Rotasi anggota Fraksi Golkar DPR RI ini tertuang dalam Surat Fraksi Partai Golkar DPR RI Nomor SJ.00.1105/FPG/DPRRI/III/2022 yang ditandatangani Ketua Fraksi Golkar DPR RI Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Adies Kadir per 17 Maret 2022.
Salah satu yang dicopot adalah Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto. Kini Dito dipindahkan ke Komisi II DPR. Sebagai gantinya, Fraksi Golkar menempatkan Kahar Muzakir di Komisi XI dari anggota Komisi III DPR. Dito dicopot lantaran dianggap gagal mengawal calon anggota BPK dari Golkar.
Selain itu, Dito juga dianggap tidak mampu menjaga kepentingan Ketua BPK, Agung Firman Sampurno. Adapun Agung Firman Sampurno ini tak lain adalah anak sulung dari Kahar Muzakir.
