Gus Yahya Sebut NU Selalu Berpihak Ke Rakyat Palestina

SinPo.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan organisasinya selalu berada di pihak rakyat Palestina terkait konflik negara tersebut dengan Israel.

Hal itu disampaikan Gus Yahya saat berbicara jarak jauh dengan Penasihat Presiden Palestina, Mahmoud Al Habbash, Minggu (27/3). Dengan sikap itu, Gus Yahya mengatakan NU akan selalu mencari cara membantu rakyat Palestina mendapat masa depan yang lebih baik.

"NU tidak pernah berhenti, selalu berada di pihak rakyat Palestina dan selalu berupaya mencari jalan untuk bisa sungguh-sungguh secara nyata membantu rakyat Palestina untuk memperoleh masa depan yang lebih baik," kata dia dalam sambutannya.

Gus Yahya berujar bahwa pihaknya sejak awal terus mengikuti perkembangan konflik antara Palestina dan Israel. Sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, dia menyampaikan memahami konflik di Palestina merupakan masalah yang kompleks.

Masalah antar dua negara, kata dia, merupakan tumpang tindih antara berbagai masalah lain seperti agama maupun politik. Karenanya, kata Gus Yahya, perlu strategi yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Kepada Habbash, Gus Yahya mengatakan kepedulian NU kepada Palestina tak hanya ingin ditunjukkan dalam bentuk simpati jarak jauh atau mengirim bantuan, tetapi juga ingin bertindak langsung mengatasi dinamika di negara tersebut.

Kendati demikian, hal itu tak bisa sepenuhnya dilakukan sebab NU memiliki batas kewenangan sebagai sebuah organisasi. Karenanya, ia harus memilih dimensi yang tepat untuk membantu rakyat Palestina. Dia pun menyampaikan bahwa NU memilih dimensi agama.

Sementara, terkait dimensi politik Gus Yahya menyampaikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia.

"Tapi kami harus memilih dimensi apa dari masalah ini yang harus dimasuki oleh NU. Karena, bagaimana saya singgung tadi, ada masalah politik, ada masalah agama, untuk masalah ini NU memilih untuk mulai dari domain keagamaan," katanya.

"Maka kami memilih dimensi keagamaan dan menyerahkan upaya-upaya pada dimensi politik kepada pemerintah, negara, supaya kami tidak melanggar batas-batas wewenang kami terkait pemerintah Indonesia," tambah Gus Yahya.