Wacana Pemilu Ditunda, Jimly: Tidak Mungkin!
SinPo.id - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak perlu untuk dibahas lagi oleh publik.
Hal itu tidak mungkin terjadi karena akan melanggar Konstitusi dan aturan tahapan Pemilu yang sudah disepakati antara DPR, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Penundaan pemilu 2024 dan atau perpanjangn masa jabatan Presiden tidak usah dibahas lagi. Tidak mungkin, tidak akan & tidak boleh trjadi karna langgar UUD, UU & aturan tahapan pemilu yang sudah dispkati DPR, Pemerintah & KPU," tulis Jimly Asshiddiqie melalui twitter pribadinya, dikutip Sinpo.id di Jakarta, Selasa (15/3).
Mantan ketua Mahkamah Konstitisi (MK) itu mengingatkan, publik jangan percaya dengan wacana yang di kemukakan pihak-pihak terkait penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, mayoritas wakil rakyat di parlemen sudah pasti menolak wacana itu.
"Jangan percaya pada wacana-wacana sekedar untuk nge-Pop. Mayoritas anggota DPR & DPD juga dijamin pasti nolak," ungkapnya.
Wacana penundan Pemilu ini ramai di bahas publik dan di inisiasi oleh tiga Ketua Umum (Ketum) parpol yang mewacanakan penundaan Pemilu yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Selain itu, wacana ini juga sempat dibeberkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut ada sekitar 110 juta warga yang ingin Pemilu ditunda menurut big data yang ia miliki.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," ujar Luhut, dalam tayangan kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
