Momen Perpindahan IKN, Dasco: Kemah Presiden Dan Gubernur Di Titik Nol Boleh Aja
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar kemah Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Gubernur dari berbagai provinsi di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan secara hati-hati.
Pasalnya, lokasi kemah tersebut berada di kawasan hutan yang tentu situasi dan kondisinya sangat berbeda dengan daerah perkotaan.
"Saya mengimbau supaya camping tersebut dilakukan dengan hati-hati karena itu kan ada di derah hutan yang situasi dan kondisinya berbeda dengan daerah perkotaan," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3).
Lebih lanjut, Legislator dari dapil Banten III itu menegaskan perkemahan tersebut boleh saja dilakukan sebagai momentum untuk perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Camping di titik nol itu kan tidak ada aturan yang dilanggar, menurut saya boleh-boleh saja untuk dijadikan momentum perpindahan ibu kota negara baru," tegasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi direncanakan berkemah dan menginap di itik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, (14/3) ini.
Sebanyak 33 gubernur dijadwalkan hadir ke lokasi berkemah tersebut. Tapi hanya lima gubernur yang ikut menginap bersama Presiden, berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara.
Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo pun dijadwalkan mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer IKN, hari ini. Di lokasi acara, Presiden direncanakan untuk melakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, bahwa tanah dan air tersebut sebelumnya telah dibawa oleh gubernur dari masing-masing provinsi.
Prosesinya adalah para gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah di mana diambil dari titik-titik lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan budaya masing-masing.
“Nanti di sana para gubernur akan menyerahkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden akan menuangkannya digentong yang sudah kami siapkan menjadi satu dari 34 provinsi,” ujar Kasetpres.
