PKB Sadar Pemilu Sulit Ditunda
SinPo.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyadari bahwa pemilihan umum (pemilu) 2024 bakal sulit ditunda. Penundaan baru bisa terjadi jika partai politik dan masyarakat Indonesia benar-benar memberi restu.
"Bahwa wacana ini membutuhkan pendalaman, membutuhkan dinamika demokrasi, termasuk juga persetujuan dari partai politik, utamanya juga kehendak dari rakyat," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/3).
Jazilul yakin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengetahui kesulitan penundaan pemilu. Bahkan penundaan ini juga tidak diketahui oleh konstitusi yang dianut oleh Indonesia.
Namun, PKB melihat adanya masalah pandemi covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia dan berpotensi membuat gagal pemilu 2024. Atas dasar itulah PKB mengusulkan pemilu 2024 ditunda.
"Faktanya ketika pandemi itu datang banyak masalah yang secara aturan tidak disebutkan secara baik," kata Jazilul.
Konstitusi mengatur pemilu dilakukan selama lima tahun sekali. Namun, pada faktanya, Indonesia pernah melaksanakan pemilu kurang dari lima tahun yakni pada 1999.
"Tahun 1999 itu belum sampai lima tahun sekali, tapi tidak satupun mengatakan bahwa itu pelanggaran dalam konstitusi, karena apa? Karena itu kehendak rakyat yang dianggap benar," kata Jazilul.
PKB meyakini penundaan pemilu 2024 baru bakal terjadi jika masyarakat Indonesia memberikan restu. Jika tidak, penundaan itu cuma sebatas wacana politik belaka.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketum PKB yang akrab dipanggil Cak Imin. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.
Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.
Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.
Biasanya, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
