Klaim Rakyat Minta Pemilu Ditunda Di Bawah 1 Juta, Pak Luhut Lebay Ah!
SinPo.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terlalu berlebihan soal banyaknya rakyat yang minta Pemilu 2024 ditunda.
Diketahui, Luhut sebelumnya menyebut terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024 berdasarkan analisa big data.
“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, diterima Minggu (13/3).
LaNyalla memaparkan jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," ungkapnya.
Justru, lanjut LaNyalla, percakapan Pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. Terdapat sebanyak 3.272.780 percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran
LaNyalla meyakini, jika pendapat Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. Menurutnya, justru sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.
“Hingga Jumat (11/3) sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," ujar LaNyalla.
Sebelumnya, Luhut menyebut punya big data berisi 110 juta pengguna media sosial yang punya aspirasi tunda Pemilu 2024.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
