Soal Wacana Penundaan Pemilu, Ray Rangkuti: Sulit Memastikan Sikap Presiden Jokowi
SinPo.id - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundan Pemilu 2024 masih belum jelas. Oleh karena itu, masih ada celah bagi pemerintah yang memungkinkan Pemilu 2024 akhirnya akan diundur.
Apalagi, jika melihat track record Jokowi yang inkonsisten dalam beberapa kebijakan yang diambil. Mulai dari revisi UU KPK hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan masih ada yang lainnya.
"Dari setidaknya dua kasus dimaksud, sebaiknya kita tetap dalam posisi melihat pernyataan Presiden itu sebagai sikap hari ini. Sulit untuk memastikan bahwa sikap presiden itu akan tetap sama di masa yang akan datang," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3).
Oleh karena itu, aktivis '98 ini meminta seluruh elemen masyarakat yang tidak setuju ide perpanjangan masa jabatan presiden atau Pemilu mundur sebaiknya tetap menjaga semangat dan perjuangan menolak perpanjangan masa jabatan presiden ataupun Pemilu mundur.
"Isu ini masih akan dapat berlangsung bahkan ketika tahapan pelaksanaan pemilu sudah dilakukan," katanya.
Menurut Ray Rangkuti, masih ada pintu legal untuk menunda Pemilu 2024 bahkan ketika tahapan sedang berlangsung. Yakni menyatakan Pemilu 2024 ditunda di mana sebagian tahapannya akan dilaksanakan pada tahun lain. Dan menyatakan Pemilu ditunda akan jauh lebih mudah ketimbang menyatakan Pemilu 2024 mundur.
"Maka disinilah pentingnya kehati-hatian dan tetap siaga untuk menjaga jadwal pemilu dilakukan tepat waktu," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3).
