Pemilu 2024 Terancam Molor, Demokrat: Presiden Jokowi Paling Bertanggungjawab

SinPo.id - Pemerintah dan DPR hingga saat ini belum juga menyepakati usulan KPU terkait anggaran penyelenggaran Pemilu 2024.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati hingga saat ini bisa menjadi salah satu alasan untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pasalnya, dia mengatakan sebagian besar anggaran digunakan di awal tahapan awal Pemilu.

"Saya kira bisa juga. Karena kalau pemilu tidak siap terlaksana akibat dana yang tidak cukup atau terlambat diturunkan ya bisa tidak terlaksana. Karena pemilu itu tahapannya sebagian besar di bagian awal abis itu lanjut di bagian lain, kalau bagian awal tidak bisa dilaksanakan bagian lanjutannya tidak bisa dilanjutkan," kata Hadar, kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menilai jika Pemilu 2024 tidak terlaksana. Maka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang paling bertanggung jawab akan hal itu.

"Presiden Jokowi paling bertanggungjawab jika Pemilu 2024 tidak terlaksana," ujar Benny dikutip dari akun Twitter pribadinya, Rabu (9/3).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) beresiko harus tetap berhenti jika Pemilu 2024 ditunda karena anggaran yang tak disepakati.

"Resikonya berat sekali, Presiden dan Wapres berhenti!" tegasnya.

Lantas, Benny pun mempertanyakan konsekuensi hukum bila ternyata Pemilu tidak dapat digelar karena Pemerintah dan Partai Koalisinya tak kunjung menyetujui anggaran Pemilu 2024.

"Kalau Pemilu tidak terlaksana karena Presiden dan Parpol pendukungnya tidak siapkan anggaran untuk KPU, bagaimana kah hukumnya? Ini rakyat bertanya. #Liberte," tandasnya.