Kenapa IKN Pindah ke Kaltim, Begini Penjelasan Kepala BIN
SinPo.id - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan bukan semata-mata karena ingin memindahkan Istana atau gedung-gedung kementerian. Kebijakan diambil karena salah satunya, agar Jawa dan semua daerah di luar Jawa bisa sama-sama sejahtera.
Begitu salah satu alasan yang dipaparkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan kenapa Ibu Kota Negara (IKN) perlu dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Diketahui, pemerintah telah mengesahkan UU IKN, pada18 Januari lalu. Pengesahan UU IKN ini, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan IKN baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Berpindahnya Ibu Kota Negara Indonesia (penting dilakukan),” ujar mantan Wakapolri yang akrab disapa BG ini.
Kata BG, perpindahan IKN akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. BG kemudian bicara alasan utama pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim. BG menyebut, pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa.
“Indonesia ini negara yang luas, yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa,” terangnya.
Alasan lain kenapa IKN ini harus pindah, kata BG, ini terkait dengan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Selama ini, Jawa lebih sejahtera, makmur dan maju. Sementara di luar Jawa, berbeda lagi.
“Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya,” jelas BG.
Dukungan akan pembangunan IKN di Kaltim disuarakan masyarakat dari berbagai lapisan. Misalnya, hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani.
Surpani merupakan penulis tesis mengenai peranan parpol dalam rangka mendukung perpindahan IKN.
“Pemindahan IKN ini sudah melalui kajian mendalam,” kata Surpani.
Surpani bahkan membeberkan alasan mengapa Provinsi Kaltim dipilih sebagai IKN.
“(Kalimantan dipilih) Karena letak geografisnya,” sebut Suparni.
Letak Kaltim tidak berada di lempengan gempa, sehingga jarang terjadi bencana. Kaltim berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa.
“Berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sesaran untuk terjadi gempa. Kaltim juga masih luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional,” urainya.
Dukungan serupa disampaikan Presiden BEM Universitas Mulawarman, Abdul Muhammad Rachim. Namun, Abdul kasih catatan kritis dan konstruktif
“Pembangunan IKN harus dilakukan secara transparan dan ada partisipasi publik, mulai dari proses pembangunan serta hal-hal yang terkait tentang aspek lingkungan hidup,” tandas Abdul.
