Ditetapkan Tersangka, KPK Panggil Eks Dirjen Kemendagri Adrian Noervianto
SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kepada mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) M Adrian Noervianto. Ia merupakan tersangka perkara suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Tim penyidik mengagendakan pemeriksaan tersangka MAN (M Ardian Noervianto)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/2).
KPK belum melakukan penahanan kepada M Ardian Noervianto usai diumumkan sebagai tersangka. Menurut Deputi Penindakan KPK Karyoto pada saat pengumuman status tersangka, Ardian berhalangan hadir dengan alasan sakit.
"KPK menerima konfirmasi dari tersangka MAN yang menyatakan berhalangan hadir dengan alasan sakit," ucap Karyoto pada saat konferensi pers di KPK, di gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/1).
Diketahui, dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Andi Merya Nur (AMN) Bupati Kolaka Timur nonaktif, M Ardian Noervianto (MAN) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Laode M Syukur Akbar (LMSA) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna.
Kasus dugaan suap dana PEN daerah ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjerat Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka timur Anzarullah.
Dalam konstruksi perkara, Andy Merya diduga menyuap Ardian sebesar Rp 2 miliar melalui rekening Laode M. Syukur. Suap itu diberikan agar Kabupaten Kolaka Timur mendapat alokasi pinjaman dana PEN.
Ardian Noervianto selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri periode Juli 2020 sampai dengan November 2021 memiliki tugas di antaranya melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah yaitu pinjaman dana PEN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Investasi disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berupa pinjaman program dan atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah. Kemudian Ardian berwenang menyusun surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Sekitar bulan Maret 2021, Andy Merya Nur yang menjabat selaku Bupati Kolaka Timur periode 2021 sampai 2026 menghubungi Laode M. Syukur agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur.
Selanjutnya sekitar Mei 2021, Laode M. Syukur mempertemukan Andy Merya Nur dengan Ardian di kantor Kemendagri, Jakarta.
Tersangka AMN (Andy Merya Nur) mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar tersangka MAN (Mochamad Ardian Noervianto) mengawal dan mendukung proses pengajuannya.
Atas perbuatannya, Andi Merya Nur sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Ardin dan Syukur Akbar sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar pPasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
