Ahmad Riza Patria Sambut Positif Resminya UU Pemilu

Jakarta, sinpo.id - Ahmad Riza Patria selaku Wakil Ketua Komisi II DPR menyambut baik langkah pemerintah yang telah menandatangani Undang-Undang Pemilu. Meski agak terlambat, UU Nomor 7 Tahun 2017 ini penting bagi proses demokrasi di Indonesia.

"Menurut kami agak terlambat. Sudah 25 hari (pasca disahkan) baru diteken," kata Riza, Senin (21/8/2017).

Ia mengatakan, UU Pemilu sangat penting bagi proses demokrasi ke depan. Bukan hanya untuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, melainkan juga bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menindaklanjuti gugatan-gugatan yang telah dilayangkan oleh sejumlah pihak.

Disatu sisi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan juga mendukung langkah-langkah sejumlah pihak yang akan menggugat atau mengajukan uji materi Perppu Ormas dan UU tentang Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Riza pun meminta agar MK segera menindaklanjuti gugatan-gugatan masyarakat terkait sejumlah pasal dalam UU Pemilu.

"Bagi Partai Gerindra, gugatan masyarakat soal Presidential Threshold (ambang batas pencalonan presiden) bisa direspons dan berharap MK bisa memahami proses yang melatarbelakangi di Pansus Pemilu," tuturnya.

Dilain pihak, pengamat politik Ujang Komarudin, menyikapi masalah tersebut andaikan tuntutan kepada MK ditolak maka pelapor harus legowo. Bagi pihak yang keberatan terhadap UU Pemilu dipersilahkan untuk mengajukan judicial review ke MK

“Namun, jika gugatannya ditolak MK atau tidak dikabulkan. Maka semua pihak harus mengikuti putusan MK. Tidak ada jalan lain, karena kita negara hukum harus patuh pada hukum,” paparnya.

Ujang juga memberikan saran kepada partai-partai yang keberatan jikalau nanti tuntutan mereka ditolak.

“Jika kalah di MK, harus membuat kekuatan politik baru. Kekuatan politik yang bisa mengimbangi atau mengalahkan koalisi pendukung pemerintah,” tutupnya kepada sinpo.id