Pemerintah Ngebet Pindahkan Ibu Kota Negara, PKS: Siapa Yang Diuntungkan?
SinPo.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti langkah Pemerintah yang dinilai tergesa-gesa untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).
Syaikhu menyayangkan sikap Pemerintah itu di tengah-tengah potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi, tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, jutaan UMKM tutup dan gulung tikar, serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali.
"RUU IKN ini tiba-tiba masuk merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan," ujar Syaikhu dikutip SinPo.id dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 di channel youtube PKSTV, Jumat (31/12).
Menurut Syaikhu, RUU IKN ini seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama dibanding agenda strategis bangsa lainnya.
"Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nasional, pandemi dan penyehatan fiskal," ungkapnya.
Syaikhu mengungkapkan, PKS memandang bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. Dia juga mempertanyakan urgensinya IKN harus dipindah dalam waktu singkat.
"Publik jadi bertanya-tanya, untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?" tegasnya.
Lebih lanjut, menurutnya, argumen Pemerintah yang mengatakan bahwa Ibu Kota harus dipindah karena Jakarta sering banjir dan berpotensi akan tenggelam dinilai sangat tidak bertanggung jawab.
"Apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?" jelasnya.
"Tidak bisa Pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan Ibu Kota sebagai solusi pragmatisnya," lanjutnya.
Bahkan, Dia mengungkapkan, akhir-akhir ini justru banjir melanda kawasan calon ibu kota negara baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir?" tandasnya.
