Rabu Pahing! Waketum Nasdem: Reposisi Menteri Sepenuhnya Hak Presiden Jokowi
SinPo.id - Rencana perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju santer sudah mengemuka ke luar Istana.
Pekan depan atau tepatnya Rabu pahing 22 Desember 2021, Presiden Joko Widodo disukan bakal mengumumkakn sejumlah menteri yang dicopot atau ditukar pos.
Beberapa menteri rencananya bakal direposisi atau digantikan dengan orang lain.
Kejadian atau tidak bagi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan partainya tidak akan mengintervensi Presiden Jokowi dalam menentukan menteri-menteri yang akan direshuffle.
Ahmad Ali menyatakan kewenangan presiden untuk mengganti para pembantunya di kabinet Indonesia Maju.
"Jadi presiden tidak punya kewajiban untuk berkonsultasi kepada ketua-ketua partai ketika dia ingin melakukan reshuffle," ujar Ali, Rabu (15/12).
Kata Ali, bagi Nasdem mandat menata, mengorganisir, dan mengevaluasi para menteri merupakan milik Presiden Jokowi.
"Jadi kita tidak masuk pada ranah itu," tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini menambahkan, pada awal pembentukan kabinet Indonesia Maju seluruh partai politik pendukung presiden diajak untuk urun rembug mengenai siapa saja yang cocok menjadi pembantu presiden.
"Awal pembentukan kabinet memang Nasdem diajak oleh presiden, meminta kader terbaik Nasdem untuk diusulkan ada beberapa nama," katanya.
Pada saat itu, Ali menyebutkan keputusan Presiden Jokowi yang memilih tiga nama dari Partai NasDem yaitu Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, dan Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian,
"Artinya tiga nama itu, kalau Pak Surya bilang, itu kader yang sudah diwakafkan oleh negara," ucapnya.
Disinggung kemungkinan kadernya yang menjabat sebagai menteri direshuffle, Ali memastikan NasDem memasrahkan segala keputusan kepada Presiden Jokowi.
"Karena itu adalah kewenangan Pak Presiden yang melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Nah, kemudian jika ada dari tiga kader partai Nasdem yang ada pada hari ini dianggap oleh presiden tidak memuaskan hasil kerjanya, kemudian presiden memintakan nama kepada ketua umum untuk memasukkan kader, itu tergantung Bapak Presiden," demikian Ahmad Ali dilansir dari RMOLID.
