Tolak Vaksin! Austria Kurung Dan Wajibkan Warga Bayar Denda Ribuan Euro

SinPo.id - Puluhan ribu warga Austria kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan wajib vaksin oleh pemerintah setempat. Unjuk rasa dipusatkan di ibu kota Austria, Wina.

Dalam protesnya, mereka menyuarakan tuntutan agar hukuman larangan keluar rumah bagi warga yang belum divaksin dicabut segera.

Polisi mengatakan sekitar 44.000 warga diperkirakan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa pada Sabtu, (11/12). Diketahui, hukuman kurungan parsial sejak bulan lalu berakhir pada hari Minggu bagi warga yang tidak divaksinasi.

Namun mereka yang belum menerima dosis yang diperlukan harus tetap di rumah.

“Tidak untuk memvaksinasi fasisme,” bunyi salah satu tanda protes. "Saya bukan neo-Nazi atau hooligan," kata yang lain.

"Saya berjuang untuk kebebasan dan melawan vaksin."

Vaksinasi wajib dilakukan mulai Februari untuk semua penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun, kecuali dalam kasus dispensasi karena alasan kesehatan.

Tidak ada yang akan divaksinasi secara paksa, kata pemerintah, tetapi mereka yang menolak suntikan harus membayar denda awal 600 euro ($ 670), yang kemudian dapat meningkat menjadi 3.600 euro ($ 4.000) jika tidak diselesaikan.

Manuela, 47, mengatakan dia melakukan perjalanan dari luar kota untuk protes.

Mengapa? “Mengecualikan mereka yang tidak divaksinasi, terutama anak-anak?” tanya ibu yang mengaku sudah divaksin itu.

“Sungguh diskriminasi yang luar biasa untuk tidak dapat mengirim anak-anak ke pelajaran menari, tenis, atau berenang,” katanya.

Sementara Analea, seorang guru biola berusia 44 tahun yang juga menolak menyebutkan nama keluarganya, mengatakan bahwa ini bukan arah yang seharusnya diambil oleh demokrasi.

“Kita boleh berbeda pendapat dan nilai, tapi tetap hidup bersama dengan bebas,” katanya.

Sekitar 68 persen populasi Austria divaksinasi penuh terhadap COVID-19, salah satu tingkat terendah di Eropa Barat. Banyak orang Austria skeptis tentang vaksin, pandangan yang didorong oleh Partai sayap kanan, terbesar ketiga di parlemen.

Partai Kebebasan, yang dipimpin oleh pemimpin Herbert Kickl, menyerukan unjuk rasa pada hari Sabtu bersama dengan berbagai kelompok.