Penarikan Subsidi Listrik Jadi Penyebab Turunnya Daya Beli Masyarakat

Laporan:
Selasa, 08 Agustus 2017 | 11:14 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, sinpo.id - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) baru-baru ini telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah dalam hal tersebut belum dapat memberi kepuasan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN masih bersikeras menarik subsidi bagi konsumen menengah dan ke bawah di golongan tarif tertentu.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menegaskan, kenaikan TDL berakibat terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah. Perlu terobosan yang serius untuk memperhatikan pelemahan ini di sektor kelistrikan. Ia juga menambahkan, selama ini pemerintah dan PLN menganggap bawah subsidi adalah sebagai beban negara semata, bukan bentuk formula insentif dan kebijakan protektif terhadap rakyat.

“Maka sepanjang itulah, kita akan melihat subsidi dialihkan tanpa adanya kebijakan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan listrik nasional, ” tegas Rofi’.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) merilis penyebab turunnya daya beli masyakat dalam kuartal II 2017. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah karena adanya penyesuaian TDL.

“Subsidi listrik merupakan kebijakan penting agar masyarakat mendapatkan akses energi yang memadai.  Pemerintah selama ini lebay memandang setiap prilaku oknum konsumen listrik dengan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi,” sindirnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka data pelanggan listrik subsidi ini, yang bertujuan agar dapat di-cross check, serta dikoordinasikan dengan pihak terkait, terutama dengan melibatkan struktur pemerintahan di tingkat RT, RW dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap penyaluran subsidi tersebut.

“Hal ini agar sejalan dengan skema-skema sejenis yang lain untuk masyarakat miskin seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI