Komisi V DPR RI Dukung Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Maluku
Jakarta, sinpo.id - Komisi V DPR RI melakukan kunker ke Provinsi Maluku dalam rangka mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN seperti ketahanan pangan, pengendalian banjir. Dalam kunjungan ini, Komisi V mengunjungi beberapa lokasi dari mitra kerja di kota Ambon serta bertemu dengan jajaran pemerintah provinsi Maluku yang diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.
"Wagub mengungkapkan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, akses dan konektivitas antarpulau yang terbatas, rendahnya tingkat kemantapan jalan, terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak, Komisi V mendorong supaya pembangunan yang terkait dengan infrastruktur lebih diperhatikan," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja, Michael Wattimena.
Selain kunker ke kota Ambon, rombongan kunker juga mengunjungi dua tempat yakni Moa di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram Bagian Timur.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku mendukung pembangunan embung yang akan dilakukan oleh Ditjen Pemberian Desa Tertinggal dengan memberikan rekomendasi teknis.
"Untuk membangun dari pinggir adalah air baku terutama untuk memenuhi kebutuhan di kepulauan termasuk embung, kami support PDT untuk rekomendasi teknis dan desain," jelas Hariyono Utomo, Kepala BWS Maluku.
Ia juga mengatakan, bahwa infrastruktur yang menjadi prioritas di BWS Maluku saat ini adalah pengamanan pantai dan pengembangan jaringan irigasi. Sedangkan untuk mendukung ketahanan pangan yaitu dengan proyek strategis nasional Bendungan Way Apu.
"Panjang pantai di Maluku terpanjang nomor 4 di Indonesia. Sekarang sedang dilakukan inventarisasi dan kajian pantai-pantai yang kritis. Untuk bendungan Way Apu, target dibangun tahun 2018, saat ini sedang penyempurnaan desain, Desember ini sudah harus mulai, manfaatnya nanti 10.000 hektar irigasi, pengendali banjir dan PLTA, " tutup Hariyono.
