Jubir Demokrat: Jangan-jangan Sekjen PDIP Anti Rakyat Kecil
SinPo.id - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyayangkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membelanjakan APBN sebesar Rp 22 Triliun untuk Bantuan Sosial (Bansos) demi kepentingan Pilpres 2009.
Herzaky membandingkan kebijakan penggunaan APBN era Presiden SBY dengan era Presiden Jokowi yang menggunakan Rp 27 Triliun untuk proyek kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elit.
"Lebih baik menggelontorkan bansos sebesar Rp 22 T untuk membantu rakyat kecil, daripada menggelontorkan Rp 27 T untuk kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elit," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (2/11).
Herzaky mengatakan tuduhan Hasto terhadap SBY itu seakan menunjukkan sikap dirinya yang tidak pro kebijakan untuk membantu rakyat miskin. Ia juga mengingatkan Hasto akan kelakuan rekan satu partainya di PDI Perjuangan yang melakukan korupsi Bansos saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
"kalau Hasto tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era Bapak SBY, berarti Hasto anti membantu rakyat miskin. Apa Hasto setujunya maling bansos seperti teman satu partainya, Juliari Batubara, jadi Mensos malah garong bansos untuk rakyat kecil di tengah pandemi," tegas Herzaky.
Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut SBY menggunakan politik Bansos pada Pemilu 2009 yang lalu. Ia mengatakan politik Nansos SBY pada Pemilu 2009 itu menjadi beban negara karena menggunakan APBN hingga memenangkan kontestasi Pemilu.
"Menurut peneliti Marcus Mietzner, dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US Dollar untuk Politic Populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal," ungkap Hasto saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan CSIS bertajuk "Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan" Senin (1/11).
