Komisi X Soroti Program Unggulan Kemendikbudristek

Laporan: Rahmat
Senin, 11 Oktober 2021 | 10:30 WIB
Anggota komisi X DPR RI Ferdiansyah/ ist
Anggota komisi X DPR RI Ferdiansyah/ ist

SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai kebijakan dan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), seperti assesmen nasional, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum maksimal dilaksanakan, bahkan masih jauh dari harapan.

 

Ferdiansyah menegaskan, hal ini akan menjadi catatan Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kemendikbudristek. 

 

“Saya menilai dari segi pemahaman, pengertian dan juga penerapan pelaksanaan program tersebut, yakni assesmen nasional maupun Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum bisa dilaksanakan ataupun jauh dari harapan yang diinginkan. Di mana banyak pengajar belum memahami secara penuh terkait program tersebut,” kata Ferdi yang dikutip SinPo.id dalam laman resmi DPR, Senin (11/10).

 

Lebih lanjut Ferdi menjelaskan, beberapa program  unggulan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena sumber daya manusia ataupun minimnya pelatihan. “Kami di DPR bersama BKD (Badan Keahlian Dewan) telah melakukan penelitian, bahwasanya program unggulan tersebut belum sesuai harapan. 

 

Ia menyebut, itu terjadi karena kurangnya bimbingan teknis yang perlu dilakukan terhadap guru, ataupun birokrat serta sumber daya manusia (SDM) baik di provinsi ataupun kabupaten/kota,” pungkas politisi Partai Golkar itu. 

 

Di sisi lain, Ferdi menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap target yang diharapkan Kemendikbudristek dari program unggulan tersebut. 

 

“Keberhasilan program unggulan tersebut menurut saya memerlukan kajian terlebih dahulu secara baik dan benar, sebelum nantinya membuat kebijakan publik. Kebijakan bersangkutan langsung kepada rakyat, jangan sampai karena kebijakan tersebut rakyat menjadi korban,” ujar dia. 

 

Legislator dapil Jawa Barat  XI itu meminta kepada Mendikbudristke Nadiem Makarim beserta jajaran Kemendikbudristek, dalam membuat setiap kebijakan publik harus melihat situasi publik secara keseluruhan, baik dari ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, hingga kondisi geografis.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI