Digertak Ancaman Pansus MRT, PLT Sumarsono Siap Mediasi Dengan Dewan
JAKARTA, sinpo.id- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tampak santai menanggapi rencana Wakil Rakyat Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) perubahan rute Mass Rapid Transit (MRT).
Menurut Sony panggilan akrabnya, sudah menjadi hak dewan untuk memonitoring ataupun mengontrol semua kebijakan yang dikeluarkan eksekutif.
"Saya hargai sikap anggota DPRD DKI yang kritis, terkait menanggapi permohononan tambahan biaya rencana perubahan jalur ataupun rute pembangunan MRT,"ujar Sony, di Balaikota, pada Selasa (8/3).
Sony pun juga sudah siap melakukan mediasi dengan dewan yang kaitannya memberi penjelasan terkait rencana peruban rute MRT ini.
Rute MRT awalnya Bundaran Hotel Indonesia (HI) - Kampung Bandan. Lalu diubah menjadi Bundaran HI - Ancol Timur.
Ia mengatakan, pihaknya kembali melakukan pembicaraan dengan DPRD terkait alasan tambahan biaya itu.
"Butuh pemahaman bersama. Ke Kampung Bandan deponya nggak bisa di sana. Ini persoalan, maka rute diperpanjang hingga ke Ancol Timur, yang tersedia lahan dan bisa untuk deponya," ujar Sumarsono.
Saat rapat antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta, Selasa sore, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai perubahan jalur itu tak masuk akal.
Sebab, PT MRT pada awal perencanaan pembangunan sudah menyebutkan tak ada lagi permasalahan, termasuk persoalan tanah.
Pemprov DKI juga akan kembali membicarakan masalah teknis kontrak lahan Kampung Bandan dengan PT KAI selaku pemilik lahan.
Alasan perubahan jalur MRT itu karena lahan yang sebelumnya disetujui PT KAI untuk dijadikan Depo di Kampung Bandan, malah dikontrakkan oleh PT KAI dengan perusahaan lain.
"Kami clear-kan isu teknis terkait kontrak-mengontrak, termasuk MRT. Toh, perpanjangan ada maksud dan tujuannya. Pendapat DPRD yang kami selesaikan dulu," kata Sumarsono.
PT MRT mengajukan permohonan penambahan pinjaman pembangunan MRT Jalur Selatan-Utara sebesar Rp 16 triliun.
Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana mengatakan, ada kemungkinan permohonan tambahan biaya akan ditolak.
DPRD menilai transportasi commuter line yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), adalah moda transportasi yang direkomendasikan dari dan ke wilayah itu.
Triwaksana?menilai, justru akan?muncul pemborosan biaya, jika kembali ada pembangunan transportasi dengan rute yang sama.
Alasan lainnya, pemerintah pusat juga berencana membangun jalur light rail transit (LRT) dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kemayoran, Jakarta Pusat.
Jalur itu beririsan dengan jalur Bundaran HI-Ancol Timur, yang kini dibangun. Jika pembangunan MRT masih terus dilakukan, maka dinilai akan tumpang tindih. (asp/art)
