Demokrat Tak Permasalahan Pembahasan Amandemen, Tapi Kenapa Harus Di Istana?

SinPo.id - Politisi Partai Demokrat  Syariefuddin Hasan  menanggapi adanya isu pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas pada pertemuan petinggi partai koalisi pemerintah yang di laksanakan di Istana Negara Jakarta,  pada (25/8)  lalu.

Menurut Syarief, pertemuan itu dinilai sah-sah saja apabila transparansinya jelas dan pembahasannya hanya sebatas terkait pemerintahan, pembahasan soal politik seperti konsolidasi partai tidak seharusnya dilakukan di istana.

“Saya pikir kalau ini menyangkut masalah pemerintahan, saya kira sah-sah saja. Tapi kalau menyangkut masalah politik bagaimana konsolidasi partai, seharusnya tidak dilakukan di Istana,”kata Syarief, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9). 

‘’Itu salah satu tidak transparansinya. Seharusnya kalau konpers itu disampaikan saja semuanya tidak apa,” ujar Syarief

Selain itu, Demokrat berpegang teguh pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyerahkan sepenuhnya perihal wacana amandemen UUD 1945 kepada MPR.

"Kami Partai Demokrat tetap memegang statement Pak Presiden Jokowi waktu di Istana Bogor bahwa, 'Jangan mengikutkan saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen, karena itu domainnya MPR'," tutur Syarief